Embarkasi Yogyakarta Tanpa Asrama Haji Mulai Beroperasi Tahun Ini, Menhaj: Jadi Calon Percontohan

Hal itu disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dalam Media Briefing Outlook Penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M, di Asrama Haji Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Gus Irfan menyampaikan, penetapan Yogyakarta sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji Indonesia seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 15 Tahun 2025. 

"Embarkasi haji Yogyakarta mulai beroperasi pada tahun 2026, melayani jamaah dari DIY dan sebagian Jawa Tengah. Embarkasi ini diharapkan dapat memangkas jarak dan waktu tempuh jamaah, mengurangi kepadatan di embarkasi lain, serta mengoptimalkan fungsi Bandara Internasional Yogyakarta," kata Gus Irfan.

Adapun Bandara YIA sebagai Embarkasi dan Debakrasi Haji untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah di antaranya Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung.

Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan supaya jamaah yang baru tiba dari perjalanan dan ibadah panjang di Arab Saudi bisa segera beristirahat dan berkumpul kembali dengan keluarga tanpa harus tertahan lama di asrama haji.

Apabila yang selama ini para jamaah haji harus menjalani rangkaian acara pelepasan atau penyambutan formal di Asrama Haji usai mendarat dari bandara, maka tahun 2026 ini alurnya diubah. Seluruh proses pemeriksaan dokumen dan kesehatan akan diselesaikan langsung di bandara."Jadi Jogja ini istimewa, embarkasi tanpa asrama haji perdana di Indonesia. Ketika jamaah pulang dari Saudi tidak perlu lagi banyak kegiatan seremonial. Kita fokuskan agar pemeriksaan-pemeriksaan yang diperlukan bisa dilakukan langsung di bandara. Setelah pemeriksaan kesehatan dan administrasi selesai, jamaah bisa langsung kembali ke daerah masing-masing. Kalau Jogja berhasil, itu bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain," ujar Gus Irfan.

Dalam kesempatan itu, Gus Irfan juga memaparkan bahwa haji tahun 2026 adalah agenda yang cukup strategis karena terkait dengan banyak hal, terkait dengan perhatian dari seluruh umat, seluruh masyarakat. Sehingga, menurut dia, pihaknya harus menyiapkan sedini mungkin, secermat mungkin.

"Fokus kami adalah ketepatan waktu, kualitas layanan, perlindungan jemaah, dan tata kelola yang akuntabel. Kita garis bawahi tata kelola akuntabel ini sesuai dengan permintaan dari Bapak Presiden, bahwa haji harus dikelola dengan transparan dan akuntabel," ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, di Kementerian Haji ini kita ditemani oleh berbagai pihak dari luar, di antaranya juga dari aparat penegak hukum yang dilibatkan, termasuk dari KPK dan Kejaksaan. "Semuanya dalam rangka untuk memastikan bahwa proses haji bisa berlangsung dengan transparan dan akuntabel," imbuhnya.

Pemerintah, kata dia, ingin memastikan bahwa pelayanan pelaksanaan jemaah haji bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan tenang dalam menjalankan ibadah.

"Kita berharap para jemaah berangkat dalam keadaan kondisi sehat, di sana pun sehat, dan InsyaAllah pulang ke tanah air dalam keadaan sehat pula, dengan status sebagai haji mabrur," kata Gus Irfan.