JAKARTA, (ERAKINI) - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menetapkan pembagian petugas Haji Khusus berdasarkan Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Ibadah Umrah.
Kebijakan tersebut dirancang untuk menciptakan penghitungan jumlah petugas yang lebih akuntabel, sederhana, serta berpihak kepada jemaah.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Ian Heriyawan, menjelaskan bahwa dalam regulasi itu Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) wajib menyediakan tiga orang petugas apabila memberangkatkan minimal 45 jemaah Haji Khusus.
“Tiga petugas tersebut terdiri atas penanggung jawab PIHK, pembimbing ibadah, dan petugas kesehatan,” kata Ian seperti dilansir dari laman resmi Kemenhaj, Rabu (7/1/2026).
Ian menuturkan, apabila PIHK memberangkatkan lebih dari 45 jemaah, maka penambahan petugas dilakukan dengan pola yang sama. Setiap kelipatan 45 jemaah, PIHK dapat mengajukan tambahan tiga petugas dengan komposisi serupa.
“Jika PIHK memberangkatkan minimal 45 jemaah, maka wajib menyediakan tiga petugas. Selanjutnya, setiap penambahan kelipatan 45 jemaah, PIHK dapat mengajukan tambahan tiga petugas,” ujarnya.
Ia menegaskan, formula pembagian petugas tersebut dibuat agar mudah dipahami dan dapat dihitung secara objektif oleh siapa pun.
“Formulanya sederhana dan akuntabel. Setiap kelipatan 45 jemaah, jumlah petugas bertambah tiga orang. Tidak ada rumusan yang rumit, dan siapa pun yang menghitung akan mendapatkan angka yang sama,” jelas Ian.
Sebagai gambaran, Kemenhaj juga memaparkan simulasi penghitungan kebutuhan petugas Haji Khusus, yakni 45 jemaah mendapatkan tiga petugas, 90 jemaah enam petugas, 135 jemaah sembilan petugas, dan 180 jemaah 12 petugas.
Menurut Ian, simulasi tersebut menunjukkan kepastian dan konsistensi penghitungan kebutuhan petugas sesuai dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan oleh PIHK.
Selain lebih akuntabel, kebijakan ini dinilai memberikan ruang yang lebih besar bagi jemaah. Ian menjelaskan bahwa kuota Haji Khusus secara nasional terbagi antara kuota jemaah dan kuota petugas.
“Semakin kecil porsi kuota petugas, maka semakin besar kuota yang dapat dimanfaatkan oleh jemaah. Dengan formula ini, pemanfaatan kuota Haji Khusus menjadi lebih optimal dan berpihak kepada jemaah,” kata dia.
Kemenhaj berharap, penerapan formula baru pembagian petugas Haji Khusus ini dapat meningkatkan kepastian regulasi, kualitas layanan, serta tata kelola penyelenggaraan Haji Khusus yang lebih transparan dan profesional.