Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (5/12/2025). (Foto: Kemenhub).
JAKARTA, (ERAKINI) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memprediksi puncak arus mudik masa libur Nataru 2025/2026 akan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan jumlah perkiraan pergerakan sebanyak 17,18 juta orang.
Hal ini disampaikan Dudy pada Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan 2025/2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
"Kami memprediksi puncak arus mudik masa libur Nataru 2025/2026 akan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan perkiraan pergerakan 17,18 juta orang, sementara puncak arus balik diprediksi terjadi Jumat, 2 Januari 2026 dengan perkiraan pergerakan sebanyak 20,81 juta orang," ujar Menhub Dudy.
Sebagaimana dilansir dari laman resminya, Kemenhub akan menyelenggarakan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026 untuk memantau pergerakan masyarakat selama libur Nataru 2025/2026
Menurut Dudy, ada dua isu penting yang perlu diantisipasi pada masa Angkutan Nataru 2025/2026, yakni potensi lonjakan penumpang serta risiko cuaca ekstrem. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan BMKG dan stakeholder terkait melalui Posko Nataru, serta menambah personel di area-area siaga.
Ia menambahkan, mitigasi lain juga dilakukan pada semua sektor transportasi, baik darat, laut, udara, hingga kereta api. Di sektor darat, Kemenhub menyiapkan buffer zone, menerapkan delaying system, contraflow, hingga oneway secara situasional, termasuk pengaturan penyeberangan.
Di sektor laut, Kemenhub menyiapkan kapal navigasi dan patroli, serta buffer zone di wilayah sekitar pelabuhan, termasuk menyiapkan pelabuhan alternatif. Kemudian, di sektor udara, Kemenhub melakukan ramp check, optimalisasi jam operasional bandara, dan penambahan kapasitas penerbangan. Di sektor kereta api, disiapkan Daerah Pemantauan Khusus (DAPSUS), Alat Material Untuk Siaga (AMUS) dan penyiagaan personel pada perlintasan sebidang.
Menhub juga menyatakan bahwa Kemenhub berkomitmen memprioritaskan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi selama masa Nataru 2025/2026. Dalam konteks ini, Kementerian Perhubungan telah melakukan ramp check terhadap 40.683 kendaraan darat, 987 kapal laut, 191 kapal penyeberangan, 363 pesawat yang serviceable, dan 3.333 sarana kereta api.
Adapun tahun ini, Kemenhub menyelenggarakan Program Mudik Gratis di sejumlah moda transportasi. Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub menyelenggarakan mudik gratis dari Jakarta dengan 10 rute tujuan, yakni Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, dan Madiun. Tersedia 70 unit bus untuk mengangkut 3.080 penumpang dan 2 unit truk untuk mengangkut 60 sepeda motor.
Ditjen Perkeretaapian Kemenhub menyelenggarakan program mudik gratis pada dua lintasan, yakni lintas utara (Jakarta Gudang-Semarang Tawang) dan lintas tengah (Jakarta Gudang - Purwosari). Selama 12 hari, kereta akan mengangkut 12.720 penumpang dan 5.568 sepeda motor. Sementara Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub akan menyelenggarakan mudik gratis bagi 12.311 penumpang dengan total 57 rute pelayaran.
Menhub juga menekankan 4 faktor penting dalam pelaksanaan Angkutan Nataru 2025/2026, yakni keamanan dan keselamatan adalah yang utama; sinergi dan kolaborasi yang solid antarpemangku kepentingan; menaruh perhatian khusus pada hal sekecil apapun, baik dalam perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan; serta tidak boleh lengah terhadap kejadian-kejadian luar biasa yang mungkin muncul. “Jika empat faktor tersebut bisa kita pedomani dan laksanakan dengan baik, bukan tak mungkin Zero Accident dan Zero Fatality dapat terwujud,” ungkapnya.
Menhub mengimbau seluruh pihak untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di tempat-tempat wisata, jalur arteri khususnya yang terdapat pasar tumpah, hingga perlintasan sebidang kereta api. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga untuk menyukseskan Angkutan Nataru 2025/2026. “Sinergi dan kolaborasi antarlembaga perlu dilakukan secara intensif untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan seragam. Selain itu, hal ini juga penting agar operasional di lapangan dapat berlangsung aman dan terkendali,” katanya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah stakeholder, seperti pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, TNI, Kepolisian RI, Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub, BUMN dan BUJT, serta Asosiasi Transportasi.
