Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik pada 2026, Begini Penjelasan Menteri Kesehatan

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan alasan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2026. Menurutnya, kenaikan ini tidak dapat dihindari mengingat inflasi pengeluaran di sektor kesehatan yang terus meningkat, bahkan mencapai 15 persen per tahun. Sementara itu, iuran BPJS tidak mengalami perubahan sejak 2020.

“BPJS terakhir kali menaikkan tarifnya pada tahun 2020, dan sekarang sudah memasuki tahun kelima. Setiap tahun biaya kesehatan meningkat 15 persen, jadi sangat tidak mungkin dana yang ada sekarang bisa menutupi kenaikan tersebut,” ujar Menkes Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR-RI pada Selasa (11/2/2025).

Namun, Menkes Budi menegaskan bahwa masyarakat miskin tetap akan mendapatkan bantuan penuh untuk iuran BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dengan demikian, kelompok ini akan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan tanpa biaya tambahan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, iuran yang dibayar pemerintah untuk peserta PBI adalah sebesar Rp42 ribu per bulan. Pemerintah berharap kenaikan iuran ini tidak akan mengganggu kelangsungan skema PBI yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Tantangan utama yang dihadapi, menurut Menkes Budi, adalah memastikan data penerima manfaat PBI tepat sasaran. Ia mencatat bahwa masih ada penerima manfaat PBI yang berasal dari kalangan yang seharusnya tidak berhak. Untuk itu, ia mengusulkan agar data PBI dicocokkan dengan data transaksi perbankan atau tagihan listrik guna meningkatkan akurasi.

“Saya minta kepada DJSN dan BPJS untuk memperbaiki kualitas data dengan cara melakukan cross-check menggunakan data dari perbankan atau tagihan listrik, yang memiliki kualitas lebih baik,” pungkasnya.