Kemlu soal ISF: Pengiriman Pasukan Indonesia ke Gaza Bukan Misi Tempur

Kemlu juga menyatakan bahwa penggunaan kekuatan oleh personel Indonesia hanya diperbolehkan untuk kepentingan self-defense dan mempertahankan mandat.

Penggunaan tersebut harus dilakukan secara proporsional, bertahap, sebagai upaya terakhir (last resort), serta sepenuhnya sesuai hukum internasional dan Rules of Engagement yang berlaku.

Indonesia juga membatasi secara ketat wilayah operasi. Area penugasan hanya berada di Gaza, yang ditegaskan sebagai bagian integral dari wilayah Palestina. Deployment atau pengerahan pasukan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan (consent) dari otoritas Palestina sebagai prasyarat mendasar.

Kemlu menyatakan bahwa pemerintah secara konsisten menolak segala bentuk perubahan demografi maupun pemindahan atau relokasi paksa rakyat Palestina dalam bentuk apa pun.

Selain itu, partisipasi Indonesia tetap didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan hak menentukan nasib sendiri bangsa Palestina.

Indonesia juga menyatakan siap menghentikan partisipasi sewaktu-waktu apabila pelaksanaan ISF menyimpang dari national caveats yang telah ditetapkan atau tidak lagi sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia.

"Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati," katanya.

Sebelumnya, media Israel melaporkan bahwa persiapan lapangan telah dimulai untuk pengerahan pasukan Indonesia di Gaza sebagai bagian dari ISF.

Media Israel itu mengutip sumber-sumber yang mengetahui informasi tersebut yang memperkirakan pengerahan pasukan dapat melibatkan beberapa ribu tentara, termasuk perencanaan awal, dan persiapan logistik.

Pada 17 November 2025, Dewan Keamanan PBB mengadopsi sebuah resolusi untuk mendukung pembentukan ISF di Gaza. Resolusi 2803 yang dirancang Amerika Serikat (AS) itu mendapat dukungan dari 13 anggota dewan. Rusia, yang mengajukan rancangan resolusi tandingan, memilih abstain, begitu juga China.

Resolusi tersebut memberi wewenang kepada negara anggota PBB dan Board of Peace (BoP) untuk membentuk ISF sementara di Gaza di bawah komando terpadu, dengan kontribusi pasukan dari negara peserta, serta kewenangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai hukum internasional.

Menurut resolusi tersebut, ISF bertugas antara lain membantu mengamankan wilayah perbatasan, menstabilkan lingkungan keamanan di Gaza dengan memastikan proses demiliterisasi di Jalur Gaza, melindungi warga sipil, serta berkoordinasi dengan negara-negara terkait untuk mengamankan koridor kemanusiaan.