Trump Mau Umumkan Pendanaan Miliaran Dolar untuk Gaza pada Pertemuan Perdana Dewan Perdamaian

Menurut dua pejabat tinggi Amerika Serikat, forum resmi pertama Dewan Perdamaian itu akan berlangsung di Washington, D.C. pada 19 Februari dan dipimpin langsung oleh Trump. Sekitar 20 negara diperkirakan mengirimkan delegasi, termasuk sejumlah kepala negara dan pemerintahan.

Langkah ini menjadi bagian dari inisiatif besar yang sebelumnya diteken Trump dalam sebuah dokumen di Davos, Swiss, pada 23 Januari lalu. Dewan Perdamaian tersebut dibentuk dengan dukungan resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari peta jalan penyelesaian dan pemulihan Gaza.

Sejumlah kekuatan kawasan Timur Tengah seperti Turki, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar telah menyatakan keterlibatan mereka. Negara-negara berkembang strategis, termasuk Indonesia, juga ikut bergabung. Sementara itu, beberapa kekuatan global serta sekutu tradisional Barat masih menunjukkan sikap lebih berhati-hati.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam kunjungannya ke Washington, menyampaikan bahwa Israel turut menjadi bagian dari dewan tersebut.

Meski sempat muncul kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian akan memperluas mandatnya ke konflik lain di berbagai belahan dunia dan berpotensi tumpang tindih dengan peran PBB, pejabat Amerika menegaskan bahwa agenda pertemuan kali ini sepenuhnya dipusatkan pada Gaza.

Salah satu pokok utama yang akan diumumkan adalah komitmen dana miliaran dolar untuk membangun kembali infrastruktur dan layanan dasar di Gaza. Dana tersebut berasal dari kontribusi negara-negara anggota dewan. Seorang pejabat menyebut tawaran dukungan tersebut sebagai bentuk solidaritas yang “sangat dermawan”, seraya menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak secara eksplisit meminta sumbangan, melainkan menerima komitmen sukarela dari berbagai pihak.

Presiden disebut akan memaparkan secara terbuka jumlah dana yang telah terkumpul dalam forum tersebut.

Pasukan Stabilisasi dan Tahap Lanjutan Perdamaian

Pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional menjadi elemen kunci fase lanjutan dari rencana Gaza yang diumumkan pada September lalu. Tahap awal rencana itu ditandai dengan gencatan senjata rapuh yang mulai berlaku pada 10 Oktober, setelah konflik berkepanjangan selama dua tahun. Dalam proses tersebut, Hamas membebaskan sejumlah sandera, sementara Israel melepaskan warga Palestina yang ditahan.

Dalam pengumuman mendatang, Trump disebut akan menyampaikan bahwa beberapa negara siap mengirimkan ribuan personel untuk memperkuat stabilitas dan keamanan di Gaza dalam beberapa bulan ke depan.

Salah satu prioritas utama ialah perlucutan senjata kelompok bersenjata yang belum bersedia menyerahkan persenjataan. Berdasarkan skema yang ditawarkan, anggota Hamas yang bersedia menghentikan perlawanan bersenjata dan memilih hidup berdampingan secara damai akan memperoleh jaminan amnesti. Sementara mereka yang ingin meninggalkan Gaza akan difasilitasi jalur aman menuju negara penerima.

Sidang Dewan Perdamaian juga akan memaparkan perkembangan kerja Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, yang dibentuk guna mengambil alih pengelolaan sipil sehari-hari dari Hamas. Komite tersebut telah mengumumkan susunan anggotanya dan menggelar pertemuan perdana pada Januari.

Selain itu, forum tersebut akan membahas distribusi bantuan kemanusiaan serta penguatan fungsi kepolisian sipil di Gaza, sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang lebih stabil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Palestina.

Langkah-langkah ini dipandang sebagai momentum penting dalam membuka jalan bagi kebangkitan Gaza, dengan harapan bahwa rekonstruksi, stabilitas, dan dukungan internasional dapat menjadi fondasi nyata bagi hak hidup, martabat, dan masa depan rakyat Palestina.