Langgar Keputusan Muktamar, Sekjen PBNU Tegaskan Rapat Pleno Versi Syuriah Tidak Sah

“Ini bukan sekadar tidak prosedural. Agenda tersebut justru menabrak keputusan tertinggi organisasi, yakni Muktamar,” ujarnya di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Kiai Amin menjelaskan, rapat itu berangkat dari keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 yang dinilai melampaui kewenangan. Dalam Pasal 93 ART NU ditegaskan bahwa Rapat Harian Syuriyah tidak memiliki otoritas mengambil keputusan yang berdampak pada struktur Tanfidziyah, termasuk posisi Ketua Umum.

“Keputusan tersebut hanya mengikat internal Syuriyah Harian sebagaimana Perkum 10/2025 Pasal 15 ayat 3. Jadi tidak ada efek apa pun terhadap kedudukan Ketua Umum,” katanya.

Alasan kedua, lanjut Kiai Amin, rapat tersebut tidak sah karena melanggar tata kepemimpinan rapat. Pasal 58 ayat (2) huruf c dan Pasal 64 ART NU mengatur bahwa rapat pleno PBNU harus dipimpin oleh Rais Aam bersama Ketua Umum.

“Kalau Ketua Umum tidak dilibatkan, maka rapat pleno itu sejak awal batal demi hukum,” ujar Kiai Amin.

Kiai Amin juga menyoroti agenda penetapan “Pejabat Ketua Umum” yang dinilainya tidak memiliki landasan hukum. Perkum No. 13 Pasal 4 ayat (1) menyebut jabatan Pejabat Ketua Umum hanya dapat digunakan dalam kondisi pergantian antar waktu, yakni ketika seorang fungsionaris berhalangan tetap.

“Faktanya, KH Yahya Cholil Staquf tidak berhalangan tetap. Beliau adalah Mandataris Muktamar ke-34, dan tidak ada kekosongan jabatan yang perlu diisi,” tegasnya.

Ia menilai rencana penetapan Pejabat Ketua Umum justru bertentangan dengan keputusan Muktamar ke-34 yang menetapkan sekaligus memberi mandat penuh kepada KH Yahya Cholil Staquf untuk memimpin PBNU.

“Jika ada agenda yang menabrak langsung keputusan Muktamar, itu pelanggaran serius dalam jam’iyyah ini,” ujarnya.

Kiai Amin menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi tindakan sepihak yang berupaya menggeser wewenang Ketua Umum tanpa dasar konstitusi organisasi.

“NU punya aturan, punya marwah. Kita semua wajib menjaganya,” kata dia.