Megawati Singgung Situasi Politik sebelum Tunjuk Kembali Hasto Jadi Sekjen PDIP

“Ketua umum punya kewenangan penuh untuk menentukan dan Ibu tidak menyampaikan cerita itu. Hanya memang, ada satu yang menarik sebelum pelantikan dilakukan, Ibu bercerita panjang tentang situasi politik Indonesia,” kata Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (14/8/2025), dikutip dari Antara.

Menurut Ganjar, sebelum pelantikan, Megawati memberikan pembekalan kepada para pengurus yang baru dilantik. Momen tersebut berlangsung bersamaan dengan pelantikan jajaran pengurus PDIP yang belum sempat dilantik saat Kongres VI PDIP di Bali pada awal Agustus lalu.

“Semua sudah berdiri di sana, belum dilantik, tapi Ibu bercerita dulu. Jadi pembekalannya justru sebelum dilakukan pelantikan. Itu Ibu cerita situasi politik Indonesia-lah, begitu,” ujarnya.

Hasto Kristiyanto resmi kembali menjabat Sekjen PDIP setelah melalui rapat DPP yang digelar Kamis siang. Usai ditunjuk, Hasto langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

Sebelumnya, seusai Kongres VI PDIP di Bali, Megawati sudah menetapkan susunan pengurus DPP. Namun, saat itu ia masih merangkap jabatan Sekjen.

Diketahui, Hasto sempat menjalani hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp250 juta karena terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Ia kemudian dibebaskan setelah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Setelah penunjukan Hasto, berikut struktur lengkap DPP PDIP periode 2025–2030:
- Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

- Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
- Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdullah
- Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
- Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto
- Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat
- Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus
- Ketua Bidang Politik: Puan Maharani
- Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo
- Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly
- Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama
- Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno
- Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno
- Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan: Abdullah Azwar Anas
- Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini
- Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto
- Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning
- Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris
- Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati
- Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Andreas Eddy Susetyo
- Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani
- Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: MY Esti Wijayanti
- Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Zuhairi Misrawi
- Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Muhammad Prananda Prabowo
- Ketua Bidang Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati
- Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri
- Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga
- Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Talapessy
- Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Hugo Pareira
- Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mercy Barends

- Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto
- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal: Dolfie O.F.P.
- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan: Utut Adianto
- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu
- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu
- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan: Yoseph Aryo Adhi Dharmo

- Bendahara Umum: Olly Dondokambey
- Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen
- Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike.