JAKARTA, (ERAKINI) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengawasi langsung aktivitas rekening pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Purbaya menegaskan memiliki akses terhadap rekening seluruh pejabat Kemenkeu.
“Saya punya akses (ke rekening) pejabat saya, semuanya. Tapi yang saya periksa sampai eselon III,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Menurut Purbaya, langkah ini untuk pencegahan penyelewengan dan penguatan integritas birokrasi. Pemeriksaan harta kekayaan dan aset pejabat Kemenkeu juga mencakup Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) serta data pembanding lain dari tahun ke tahun.
Untuk eselon I, kata Purbaya, kebanyakan pejabat memiliki jejak transaksi yang cenderung wajar. Dia menduga hal ini dipengaruhi oleh keterampilan mereka di bidang keuangan.
“Sebagian besar eselon I juga saya lihat. Jago-jago mereka. Flat. Mungkin (keterampilan) mereka bagus,” tambahnya.
Purbaya tidak secara spesifik menyampaikan komentar tentang eselon II dan III. Sedangkan untuk pegawai pada tingkat di bawahnya, Purbaya menyebut baru akan melakukan pemeriksaan harta kekayaan ketika mereka akan naik jabatan.
“Jadi, enggak bisa sembunyi-sembunyi lagi pejabat kami dari pengawasan. Mudah-mudahan ke depan membaik. Tentu saja nggak akan sempurna, karena mereka cukup canggih,” tuturnya.
Lantik 4 Pejabat DJP
Hari ini, Purbaya melantik empat pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Jakarta Utara sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal dan menjaga kesinambungan layanan perpajakan kepada masyarakat.
“Ini kita ada penggantian pejabat-pejabat pajak, (karena) ada yang masih KPK dan lain-lain. Kalau sibuk di KPK kan bisa mengganggu servis ke publik. Jadi kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya,” kata Purbaya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam operasi tangkap tangan atas dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, periode 2021–2026.
Keempat pejabat yang dilantik, yakni Untung Supardi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, Gorga Parlaungan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Hadi Suprayitno sebagai Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara, dan Andika Arisandi sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda KPP Madya Jakarta Utara.
Menkeu menegaskan momen pelantikan ini bukan sekadar formalitas, melainkan momentum penting untuk menegaskan kembali kepercayaan negara dan rakyat kepada aparatur negara.
Menkeu menekankan bahwa kepercayaan merupakan aset yang sangat mahal. Bembangun kepercayaan membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan sepanjang karier, namun dapat runtuh hanya karena satu kesalahan kecil.
“Makanya, saya ingin menegaskan kembali bahwa satu orang yang menyimpang bisa merusak kerja ribuan orang. Oleh karena itu, saya tidak ragu untuk menyampaikan sikap bahwa pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangan akan dikenakan sanksi keras.” tandas Menkeu.
