WASHINGTON, (ERAKINI) - Presiden As Donald Trump pada Selasa (21/4/2026) mengumumkan perpanjangan masa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Langkah ini diambil atas permintaan Pakistan, sambil menunggu proposal terpadu dari Republik Islam Iran yang hingga kini belum diajukan secara resmi.
Keputusan tersebut muncul di tengah situasi yang serba tidak pasti. Negosiasi yang berlangsung di menit-menit akhir terlihat rapuh, sementara masa gencatan senjata dua pekan dijadwalkan berakhir pada Rabu (22/4/2026). Sebelumnya, Gedung Putih bahkan sempat menunda kunjungan Wakil Presiden JD Vance ke Islamabad karena Teheran, setidaknya untuk sementara, menolak melanjutkan dialog.
Dalam pernyataannya di Truth Social, Trump tidak hanya mengumumkan perpanjangan tersebut, tetapi juga menegaskan bahwa militer AS akan tetap menjalankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Di saat yang sama, kedua pihak saling melontarkan peringatan keras: tanpa kesepakatan, konflik bersenjata bisa kembali meletus kapan saja.
Di balik layar, Pakistan memainkan peran penting. Perdana Menteri Shehbaz Sharif bersama jajaran pejabatnya dilaporkan bekerja hingga larut malam demi mendorong kedua negara kembali ke meja perundingan. Namun, dari pihak Iran, sinyal kehati-hatian tetap kuat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Esmail Baghaei, menegaskan bahwa belum ada “keputusan akhir” terkait partisipasi dalam pembicaraan lanjutan, seraya mengecam “tindakan yang tidak dapat diterima” oleh AS, diduga merujuk pada blokade di Selat Hormuz.
Sementara itu, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, bersama Jared Kushner, diperkirakan kembali ke Washington untuk melakukan konsultasi strategis. Seorang pejabat AS bahkan mengakui bahwa Trump bisa sewaktu-waktu mengubah arah kebijakan, termasuk kemungkinan melanjutkan serangan udara jika diplomasi gagal.
Retorika kedua kubu pun kian memanas. Trump sebelumnya memperingatkan bahwa “banyak bom” akan “mulai meledak” jika tenggat waktu terlewati tanpa kesepakatan. Namun dari pihak Iran, nada yang tak kalah tegas muncul. Kepala negosiator mereka menyatakan bahwa Teheran memiliki “kartu baru di medan perang” yang belum diungkap ke publik.
Ancaman lebih keras datang dari militer Iran. Seorang komandan senior Korps Garda Revolusi Islam, Majid Mousavi, memperingatkan bahwa jika perang berlanjut, industri minyak di kawasan bisa menjadi target. Ia menegaskan, “Jika negara-negara tetangga di selatan mengizinkan musuh menggunakan fasilitas mereka untuk menyerang Iran, mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada produksi minyak di kawasan Timur Tengah.”
Isu krusial dalam konflik ini tetap berpusat pada Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia. Iran menunjukkan posisinya yang strategis dan berpengaruh, sementara tekanan dari AS melalui blokade justru memperkuat daya tawar Teheran.
Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima “beberapa tanda” bahwa AS mungkin bersedia mencabut blokade. Namun ia menegaskan bahwa penghentian blokade adalah syarat utama bagi Iran untuk kembali ke meja perundingan. “Saya pikir putaran negosiasi selanjutnya akan berlangsung,” ujarnya optimistis, menunjukkan bahwa Iran tetap membuka jalan diplomasi, tetapi dari posisi yang kuat.
Blokade tersebut sendiri diberlakukan AS untuk menekan Iran agar melepaskan kendalinya atas Selat Hormuz. Namun dampaknya justru global: harga minyak melonjak tajam. Minyak mentah Brent mendekati 95 dolar per barel, naik lebih dari 30 persen sejak konflik dimulai, membuktikan betapa besar pengaruh Iran terhadap stabilitas energi dunia. Sebelum konflik pecah, jalur pelayaran di selat itu terbuka bebas. Kini, tuntutan AS agar kapal dapat melintas tanpa hambatan berbenturan dengan kepentingan strategis Iran.
Meski Iran mengakui telah menerima proposal baru dari Washington, mereka juga menegaskan bahwa perbedaan mendasar masih lebar, mulai dari program nuklir, jaringan sekutu regional, hingga kendali atas selat vital tersebut. Di sisi lain, Pakistan tetap berharap perundingan berlanjut. Upaya diplomatik terus digencarkan, termasuk pertemuan Menteri Luar Negeri Ishaq Dar dengan perwakilan AS dan China.
