MOSKOW, (ERAKINI) - Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Moskow akan terlebih dahulu mengkaji undangan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bergabung dalam inisiatif internasional bertajuk Dewan Perdamaian. Pernyataan tersebut disampaikan Putin pada Rabu (21/1/2026) waktu setempat dalam rapat pemerintahan yang disiarkan secara langsung.
Putin menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri Rusia telah menerima mandat khusus untuk mempelajari secara mendalam dokumen-dokumen yang dikirimkan pihak Amerika Serikat. Selain itu, Moskow juga akan melakukan konsultasi dengan para mitra strategisnya sebelum mengambil keputusan akhir. Menurutnya, Rusia baru dapat memberikan jawaban resmi setelah seluruh proses kajian tersebut selesai dilakukan.
Dalam kesempatan yang sama, Putin turut menyinggung persoalan pendanaan keanggotaan tetap dewan tersebut. Ia menyebut Rusia secara teknis mampu membayar kontribusi sebesar satu miliar dolar AS yang disyaratkan, dengan memanfaatkan aset Rusia yang saat ini dibekukan di bawah pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya.
Lebih jauh, Putin menyampaikan bahwa aset-aset tersebut juga berpotensi dialokasikan untuk proses rekonstruksi wilayah-wilayah yang terdampak konflik, dengan catatan kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina benar-benar tercapai di masa depan.
Sebagaimana diketahui, undangan bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump telah dikirimkan kepada puluhan pemimpin dunia. Setiap negara yang menginginkan kursi permanen di dalam dewan itu diminta memberikan kontribusi finansial sebesar satu miliar dolar AS.
Awalnya, Dewan Perdamaian ini diproyeksikan untuk mengawasi proses stabilisasi dan pembangunan kembali Jalur Gaza. Namun, isi piagam dewan tersebut dinilai tidak secara tegas membatasi ruang lingkup kerjanya hanya pada wilayah Palestina. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa dewan tersebut berambisi mengambil peran global yang lebih luas, bahkan berpotensi menjadi tandingan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ambisi tersebut menuai kekhawatiran dan kritik dari sejumlah negara, termasuk beberapa sekutu Amerika Serikat di Eropa, seperti Prancis, yang menilai keberadaan dewan baru ini dapat menggeser peran lembaga-lembaga internasional yang sudah ada.
