KAIRO, (ERAKINI) - Pemerintah Mesir mengonfirmasi bahwa Presiden Abdel Fattah El-Sisi telah menerima undangan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bergabung dalam inisiatif internasional bertajuk Dewan Perdamaian.
Melansir Arab News, pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir pada Rabu (21/1/2026), seraya menegaskan komitmen Kairo untuk menempuh seluruh mekanisme hukum dan konstitusional yang berlaku.
Dalam keterangannya, Mesir juga menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Trump di kawasan Timur Tengah. Kairo menyatakan dukungan terhadap peran Dewan Perdamaian, khususnya dalam pelaksanaan tahap kedua dari rencana besar yang diklaim bertujuan mengakhiri konflik di Gaza, wilayah yang hingga kini masih menanggung penderitaan kemanusiaan akibat agresi berkepanjangan.
Di hari yang sama, Kosovo turut mengumumkan penerimaan undangan serupa dari Trump. Presiden Kosovo, Vjosa Osmani, menyatakan rasa bangganya karena negaranya dipercaya menjadi salah satu anggota pendiri Dewan Perdamaian. Melalui pernyataan di media sosial X, Osmani menegaskan posisi Kosovo sebagai sekutu setia Amerika Serikat dan menyatakan kesiapan negaranya untuk berkontribusi dalam upaya menciptakan stabilitas global.
Kosovo, negara kecil di kawasan Balkan dengan populasi sekitar 1,6 juta jiwa, selama ini memang memiliki hubungan erat dengan Washington, terutama sejak Amerika Serikat mendukung kemerdekaannya dari Serbia pada tahun 2008.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Trump. Keputusan ini menandai perubahan sikap dari posisi sebelumnya, ketika kantor Netanyahu secara terbuka mengkritik struktur komite dewan, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan Gaza. Langkah Israel ini menuai sorotan tajam, mengingat peran negara tersebut dalam kehancuran dan krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di Gaza.
Namun, tidak semua negara menyambut inisiatif Trump tersebut. Italia secara tegas menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian. Harian Corriere della Sera melaporkan bahwa pemerintah Italia khawatir keikutsertaan dalam forum yang dipimpin satu kepala negara dapat bertentangan dengan konstitusi nasional mereka.
Sikap skeptis juga datang dari sejumlah negara Eropa Barat. Para diplomat menyuarakan kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian berpotensi melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga multilateral utama dalam penyelesaian konflik internasional.
Norwegia dan Swedia menyatakan belum bersedia bergabung dalam inisiatif tersebut, mengikuti langkah Prancis yang lebih dulu menyampaikan keberatan. Paris menilai Dewan Perdamaian Trump berisiko menjadi upaya terselubung untuk menggantikan PBB sebagai penengah konflik global, sebuah langkah yang dinilai berbahaya bagi tatanan internasional.
Di tengah derasnya dukungan dan penolakan ini, satu pertanyaan besar terus mengemuka: apakah Dewan Perdamaian benar-benar akan membawa keadilan dan penghentian penderitaan rakyat Palestina di Gaza, atau justru menjadi panggung baru politik global yang mengabaikan hak-hak fundamental mereka.
