JAKARTA, (ERAKINI) - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy menyebut ada dugaan operasi aparat untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan perolehan ambang batas parlemen di Pemilu 2024. Ia mengaku sudah mendengar dugaan tersebut sebelum pemungutan suara 14 Februari 2024.
“Dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kab/kota di Jawa, dan 20 ribu suara di tiap kab/kota di luar Jawa,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/3/2024).
Mantan Ketua Umum PPP ini menambahkan, operasi aparat dilakukan dengan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri. Namun, ternyata operasi tersebut tidak berjalan dengan mulus. Hal tersebut terlihat dari perolehan suara PSI berdasarkan quick count yang jauh di bawah harapan lolos PT.
"Akurasi quick count menurut pimpinan lembaga-lembaga survey senior adalah plus-minus 1 persen, sehingga untuk lolos PT 4 persen dibutuhkan setidaknya angka quick count lebih dari 3 persen. Sedangkan angka di seluruh lembaga survei, quick count PSI tertinggi kurang dari 2,95 persen," ucapnya.
Romny mengatakan, upaya pelolosan PSI dilakukan dengan dua modus. Pertama, memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil, yang jauh dari lolos PT kepada coblos gambar partai tersebut. Kedua, memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar PSI.
Setelah melihat Sirekap beberapa hari terakhir, kata Romy, mulai muncul keanehan-keanehan yang disinyalir oleh beberapa surveyor seperti Burhan Muhtadi dan Yunarto Wijaya.
Sebagai contoh, akun X Burhan Muhtadi mengungkap tajamnya kenaikan PSI dari beberapa TPS, di mana lonjakan tersebut menyimpang dari trend line.
“Bahkan ada yang input Sirekapnya dari 110 TPS menyumbangkan sekitar 19 ribu suara, yang berarti 173 suara per TPS,” katanya.
Romy mengatakan, angka ini tidak masuk akal, mengingat PSI merupakan partai baru yang tanpa infrastruktur mengakar dan kebanyakan calegnya yang minim sosialisasi.
Selain itu, terdapat sejumlah bukti tangkapan layar form C1 tersebar di berbagai media sosial yang membandingkan antara Sirekap KPU dan hasil tersebut.
Menurut dia, penggelembungan suara PSI ini banyak terungkap bukan di tingkat TPS, tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan.
“Penggelembungan suara PSI ini diduga terjadi begitu Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM),” katanya.
"Karena itu kami siap untuk membawa hal ini sebagai materi hak angket. PPP juga menyerukan secara terbuka kepada para penyelenggara pemilu khususnya KPU di semua tingkatan, untuk segera menghentikan operasi senyap ini dan dalam 1x24 jam mengembalikan input perolahan suara PSI ke angka sebenarnya," tuturnya.
