TANGERANG, (ERAKINI) - Setelah bertahun-tahun bergabung dengan embarkasi di Jakarta, ribuan jemaah haji asal Provinsi Banten mulai tahun 2026 akan diberangkatkan dari Asrama Haji Cipondoh, Kota Tangerang. Penetapan tersebut disampaikan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) usai menggelar Konsolidasi Perhajian Provinsi Banten di Asrama Haji Cipondoh, Kota Tangerang, Selasa (3/3/2026).
“Mulai tahun 2026 ini masyarakat Banten bisa berangkat ke Tanah Suci dari sini. Tidak lagi ke Jakarta, tidak lagi ke Pondok Gede, tapi melalui Asrama Haji Banten atau Asrama Haji Cipondoh ini,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak kepada awak media.
Dalam kesempatan itu, Dahnil menyampaikan bahwa kompleks Grand El Hajj di Cipondoh resmi ditunjuk sebagai embarkasi pada penyelenggaraan Haji 2026. Penunjukan tersebut menjadi tonggak baru bagi pelayanan haji di Provinsi Banten.
Selama ini, jemaah asal Banten harus berangkat melalui Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dengan adanya embarkasi sendiri, proses keberangkatan dinilai akan lebih efisien dan memudahkan jemaah.
Menurut Dahnil, pembangunan asrama haji tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan pemerintah daerah di Banten. Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Banten serta pemerintah kabupaten/kota se-Banten memberikan kontribusi besar dalam pembangunan fasilitas tersebut.
“Tanahnya dari Kota Tangerang, Pak Sachrudin (Wali Kota Tangerang) dan jajaran. Kemudian dari gubernur ada dukungan untuk persiapan jalan dan juga masjid. Jadi ini kerja sama dan kolaborasi semua pihak,” katanya.
Sementara itu, merujuk Keputusan Kementerian Haji dan Umrah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Kuota Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, total kuota haji Indonesia ditetapkan sebanyak 203.320 jemaah. Dari jumlah tersebut, Provinsi Banten memperoleh kuota sebanyak 9.124 jemaah yang tersebar di delapan kabupaten/kota.
Dengan adanya embarkasi di Cipondoh, seluruh jemaah haji asal Banten nantinya akan diproses dan diberangkatkan langsung dari wilayahnya sendiri.
Dalam kesempatan yang sama, Dahnil juga meluruskan informasi yang beredar terkait layanan One Stop Services untuk jemaah umrah. Dia menegaskan, layanan tersebut bukanlah kewajiban, melainkan opsi pelayanan yang dapat dipilih oleh jemaah.
“Ini adalah opsi pelayanan, bukan mandatori. Kemarin sempat ramai seolah-olah pemerintah mewajibkan jemaah umrah masuk asrama. Itu tidak benar,” ujar Dahnil.
Menurut dia, jemaah umrah tetap dapat memilih layanan sesuai kebutuhan, baik berangkat secara mandiri, menggunakan jasa travel, langsung menuju bandara, maupun memanfaatkan fasilitas asrama haji.
Diketahui, One Stop Services sendiri merupakan inisiatif Kementerian Haji dan Umrah yang bekerja sama dengan maskapai Garuda Indonesia serta Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dengan adanya layanan ini, seluruh proses keberangkatan, mulai dari keimigrasian, penanganan dokumen penerbangan, manasik, hingga akomodasi domestik dipusatkan di satu lokasi, yakni asrama haji. Pemerintah juga meyakini pelayanan terhadap jemaah kini menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan nyaman, tanpa menghilangkan pilihan bagi masyarakat.
