Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah. Foto : Ist
SEMARANG, (ERAKINI) - Wakil Ketua DPRD Jawa TengahSarif Abdillah mengingatkan pentingnya standardisasi kualitas agar produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas dan berdaya saing global.
Langkah ini ditempuh guna memaksimalkan potensi besar 4,8 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah.
“Keberadaan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional serta pencipta lapangan kerja terbesar,” kata Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah atau akrab disapa Kakung, Selasa (22/9/2026).
Kakung menegaskan, kekuatan UMKM tidak cukup hanya dengan jumlah pelaku usaha yang besar. Selain itu, produk UMKM juga harus mampu menjaga kualitas, memenuhi standar dan memiliki daya saing.
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng ini menambahkan, produk yang memiliki standar akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan konsumen dan memiliki peluang menembus pasar yang lebih luas.
“UMKM merupakan urat nadi perekonomian di Jawa Tengah. Jutaan UMKM tersebut, tentu harus menjadi prioritas pembinaan dan pengembangan,” kata dia.
Oleh sebab itu, keberadaan UMKM ini bisa berdaya guna, ekonomi kerakyatan bisa berkembang. Kakung menegaskan, pemerintah juga perlu terus menelusuri penyebab UMKM sulit berkembang. “Pemerintah tidak hanya melihat jumlah UMKM melainkan melihat kemampuan mereka meningkatkan omzet, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan naik ke jenjang usaha yang lebih tinggi,” jelasnya.
Menurut Kakung, ada sejumlah pendekatan agar UMKM semakin produktif dan berdaya saing. Antara lain penguatan penggolongan usaha, peningkatan kapasitas, dan yang ketiga perluasan akses pembiayaan.
“UMKM perlu didorong untuk tidak berjalan secara individual, tetapi berkembang dalam ekosistem usaha yang lebih kuat melalui penguatan pasar, penggolongan, dan keterhubungan dengan rantai nilai yang lebih luas,” terangnya.
Kakung mendorong UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk atau layanan usaha, kemampuan manajerial, serta kesiapan memasuki pasar yang lebih luas termasuk pasar global.
“Kemudian, melalui penguatan akses pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usahanya. Artinya, UMKM perlu semakin terhubung, semakin kuat kapasitas usahanya, dan semakin mudah memperoleh pembiayaan,” beber legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.