Bikin Banjir dan Longsor, PKL PMII Gowa Desak Pemerintah Sulsel Berantas Tambang Ilegal

Juru bicara peserta PKL-1 se-Indonesia Timur, Harsat, mengatakan, faktor utama penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor karena kerusakan lingkungan yang datangnya dari aktivitas tambang yang masih di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut dia, sebagai warga pergerakan yang menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial, mendorong pemerintah agar serius mengawasi dan mengontrol aktivitas pertambangan.

“Kondisi ini tidak akan berhenti seperti ini saja, bahkan akan menjadi semakin parah dengan adanya faktor-faktor lain selain pembukaan lahan untuk perkebunan, misalnya tambang pasir, tambang ilegal, dan rencana pertambangan emas yang dilakukan karena pemerintah diharapkan agar melakukan penanganan secara cepat dalam menanggulangi bencana tersebut dan mengevaluasi semua perusahaan yang terkait sebab tidak menutup kemungkinan korban akan terus bertambah," ujarnya, Selasa (7/5/2024).

Hal senada juga disampaikan oleh peserta PKL lain, Agung Setiawan. Menurut dia, bencana alam yang terjadi di Sulawesi Selatan bukan tanpa sebab, ia menduga kuat karena aktivitas pertambangan yang ada di kaki Gunung Latimojong.

Ia menjelaskan, sudah sekian lama beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami banjir dan longsor.

“Kami menganggap pemerintah harus bertanggungjawab dan juga tidak melonggarkan izin tambang di Sulawesi Selatan dan kami mendesak Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk memberantas tambang ilegal sehingga tidak terjadi lagi kerusakan yang lebih parah," tuturnya.

Oleh karena itu, Peserta PKL Angkatan 1 se-Indonesia Timur yang tergabung dalam perwakilan PMII Cabang Gowa, Cabang Palopo, Cabang Bone, Cabang Maros, Cabang Wajo dan Cabang Bau-Bau menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Memberantas Tambang Ilegal
2. Mendesak PTSP untuk Mencabut  Izin Operasi Tambang yang Terkait
3. Netralisasi Area Tambang yang Rawan Bencana
4. Evaluasi Seluruh Tambang Legal yang Ada di Provinsi Sulawesi Selatan
5. Mendesak Perusahan atau PT yang Bersangkutan Untuk Mengeluarkan Biaya Operasional Kepada Masyarakat yang Terdampak​​​​​​
6. Menghentikan Aktivitas Tambang Galian C di Sekitaran Gunung Latimojong​​​​​​​.

**Artikel dikirim oleh aktivis PMII Sulawesi Selatan