SEMARANG, (ERAKINI) - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah meminta pemerintah terus mematangkan upaya relokasi warga terdampak korban longsor di Kabupaten Cilacap dan Banjarnegara.
"Relokasi tidak lagi menjadi pilihan, namun menjadi keharusan bagi warga di wilayah terdampak," ungkap dia, Rabu (25/11/2025).
Dia menilai, relokasi satu-satunya jalan bisa dilakukan untuk menghilangkan potensi jatuhnya korban di masa depan. Atas dasar itu, pemerintah harus memastikan bahwa lokasi baru memenuhi beberapa syarat. Seperti kemudahan akses, bebas ancaman tanah banjir dan tanah longsor serta memperhatikan mata pencaharian para korban.
"Persiapan lahan relokasi ini memang menjadi hal pertama yang diperhatikan," sebut Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Pria akrab disapa Kakung tersebut menegaskan, lahan tempat relokasi tentu harus dipastikan keamanannya. Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Badan Geologi untuk mengkaji penyebab longsor terjadi, dan mengkaji juga kawasan yang akan dijadikan lahan relokasi.
"Kajian cepat ini untuk memahami potensi bahaya longsor," jelas Kakung.
Musibah tanah longsor di Desa Cibeunying, Majenang, Cilacap menelan korban meninggal sebanyak 21 jiwa, dan dua orang dinyatakan hilang.
Adapun korban meninggal dalam musibah tanah longsor Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara sebanyak 17 jiwa, dan 11 korban lainnya ditetapkan hilang. Operasi pencarian korban di dua derah itu sudah ditutup sesuai standar operasi yang ditentukan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan sebanyak 269 keluarga terdampak bencana tanah longsor di Majenang. Mereka masuk dalam daftar pemindahan tempat tinggal atau relokasi.
Sementara berdasarkan pendataan BPBD Banjarnegara, jumlah pengungsi korban longsor Dusun Situkung mencapai 931 orang.
Kakung tak menampik, relokasi penduduk memang sulit, namun perlu dilakukan demi keselamatan nyawa.
"Jika sebuah permukiman berada di area yang sangat rawan longsor, maka perlu dipertimbangkan relokasi penduduk secara terencana. Relokasi bukanlah solusi mudah, tetapi demi keselamatan warga, ini bisa menjadi langkah wajib," kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Kakung juga meminta pemerintah daerah bersama masyarakat kini fokus pada upaya pemulihan pasca bencana serta langkah-langkah antisipatif guna mencegah terjadinya musibah serupa.
"Langkah ini bisa dilakukan dengan penyiapan lahan untuk pembangunan hunian sementara, agar proses relokasi berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan para korban secara optimal," terangnya.
Dia berharap, agar proses pembangunan dapat dilakukan secepatnya demi memberikan tempat tinggal yang layak bagi para penyintas bencana. Pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat bisa saling sinergi untuk memenuhi kebutuhan anggaran.
Kakung mengingatkan, sejumlah musibah itu harus menjadi pengingat akan pentingnya mitigasi bencana yang lebih baik di masa mendatang.
Pemerintah daerah bersama BNPB dan instansi terkait harus melakukan pemetaan kawasan rawan longsor, memperkuat struktur tanah yang labil, dan mengembangkan sistem peringatan dini.
"Kita butuh investasi mitigasi yang nyata agar tragedi serupa tak terus terulang," tegasnya.
