Pilkada Jakarta 2024, BPBD Siagakan Perahu untuk Antisipasi Banjir Menuju TPS

"Kami sudah menyiapkan perahu-perahu tersebut. Ada 10 perahu PE dan tambahan 7 perahu karet untuk mengantisipasi banjir di jalur menuju TPS," ujar Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) BPBD DKI Jakarta Koordinator Wilayah Jakarta Barat, Vitus Dwi Indarto, dikutip dari antaranews, Kamis (21/11/2024)

Vitus menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat terkait TPS-TPS yang berada di wilayah rawan banjir. "Berdasarkan informasi dari mereka, TPS yang rawan banjir sudah berkurang, tetapi jalur menuju TPS masih perlu diwaspadai," ungkap Vitus.

Meski TPS sudah dipindahkan dari daerah rawan banjir, jalur yang mengarah ke TPS tetap menjadi perhatian. "Kalau TPS-nya sudah aman, sudah dipindahkan dari area rawan banjir, tetapi kita tetap perlu mengamankan jalur menuju TPS tersebut," kata Vitus lebih lanjut.

Adapun 10 perahu PE tersebut akan ditempatkan di beberapa titik yang diketahui rawan banjir, seperti Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Sukabumi Selatan, Kamal, Tegal Alur, Duri Kosambi, Rawa Buaya, Kedaung Kali Angke, Kedoya Selatan, dan Kedoya Utara.

Sementara itu, perahu karet tambahan akan disiagakan di wilayah-wilayah seperti Rawa Buaya, Kembangan Selatan, Kedaung Kali Angke, Tegal Alur, dan Duri Kosambi.

Selain itu, BPBD DKI Jakarta juga telah mendirikan posko siaga di 56 kelurahan di Jakarta Barat, yang berlokasi berdekatan dengan posko KPU. "Posko siaga sudah kami dirikan di setiap kelurahan, berdampingan dengan posko KPU, untuk mendukung kelancaran proses Pilkada," ujar Vitus.

Ketua KPU Jakarta Barat Endang Istianti mengungkapkan bahwa sebanyak 74 TPS yang rawan banjir pada Pemilu 2024 tidak akan digunakan pada Pilkada 2024. "TPS yang rawan banjir di Pemilu 2024, sebanyak 74 TPS, sudah tidak akan digunakan lagi pada Pilkada 2024," kata Endang saat dihubungi pada 6 November 2024.

TPS-TPS yang rawan banjir tersebut tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Cengkareng, Kebon Jeruk, Palmerah, dan Kembangan. Sebagai solusinya, 74 TPS tersebut telah dipindahkan dan tidak akan digunakan pada Pilkada November 2024.

Sementara itu, KPU DKI Jakarta sudah menyiapkan sejumlah cara guna mencegah hak suara pemilih hilang pada Pilkada Jakarta 2024 akibat banjir yang bisa saja terjadi, salah satunya melonggarkan waktu pemungutan suara.

"Supaya hak pemilih itu tidak hilang, kami minta waktu untuk kelonggaran kepada regulasi supaya bisa diperpanjang waktu pemungutan suara sesuai dengan waktu normal," ujar Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya.

TPS yang semula harusnya dibuka pukul 07.00, kata dia, dapat saja dimundurkan waktunya menjadi pukul 09.00, dengan durasi pemungutan suara tetap enam jam.

"Kami berkoordinasi dengan KPU Pusat, supaya ada regulasi yang mengatur misalnya, terjadi banjir. TPS jadi telat dibuka, tidak jam 7, misalnya, jam 9," katanya.

"Jadi jam 7 sampai jam 13.00 kan 6 jam. Jadi kalau dimulai dari jam 9, selesai 6 jam kemudian," sambungnya.

Selain durasi, KPU DKI juga berkoordinasi dengan pemerintah kota dan BPBDuntuk mengirimkan pompa bergerak (mobile) pada TPS yang banjir. Ini dilakukan agar genangan tak berlangsung lama dan menghambat proses pungut suara.

Lalu, pada situasi khusus, ada pilihan untuk merelokasi TPS. Tentunya, ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

KPU RI telah menetapkan pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November mendatang. Khusus di Jakarta, pemungutan suara akan dilakukan di 14.835 TPS.

Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur, yaitu nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.