Sambut HUT ke-81 RI dan Jateng, Luthfi-Yasin Komitmen Teruskan Capaian Positif Pembangunan
Hendrati Hapsari
SEMARANG, (ERAKINI) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya keselarasan antara pemerintah daerah, pusat, dan DPRD demi kemajuan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jateng untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (14/8/2026),
"Kita telah mendengarkan pidato Pak Presiden. Intinya, kita harus bekerja keras untuk rakyat. Artinya, kita harus selalu mendengarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat kita," kata Luthfi didampingi Wagub Taj Yasin.
Menurut Luthfi, berbagai capaian yang disampaikan Presiden harus diikuti langkah nyata oleh pemerintah daerah. Hal ini dilatari bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan bukan hanya capaian angka, melainkan manfaat untuk masyarakat.
Di Jawa Tengah, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang beriringan dengan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah menjadi pengingat untuk terus meningkatkan hasil pembangunan.
Luthfi menyebut, angka kemiskinan Jawa Tengah mengalami penurunan. Pada Maret 2026 angkanya menjadi 9,21 persen. Jumlah itu turun dibanding Maret 2025 yang masih pada angka 9,48 persen. Pihaknya memberikan perhatian penuh kepada sekitar 3,9 juta warga yang berada dalam kelompok desil 1 sampai dengan 4.
Dari sisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,71 persen (year on year) pada triwulan II tahun 2026 atau 5,80 persen (c-to-c) secara kumulatif pada Semester I-2026. Angka itu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian tersebut membuat pemerintah provinsi tetap optimistis meskipun menghadapi keterbatasan fiskal dan ketidakpastian geopolitik.
Geliat investasi di Jateng juga menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp110 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 257 ribu orang. Sementara hingga triwulan II atau semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp48,54 Triliun dengan serapan tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang.
Menurut berbagai capaian di bidang penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja harus terus ditingkatkan.
"Oleh sebab itu, diperlukan keselarasan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPRD," kata dia.

















