Motor ASN di Jaksel Diderek karena Langgar Aturan Wajib Naik Transportasi Umum Setiap Rabu

"Yang masih membawa kendaraan pribadi, kami tidak perkenankan masuk, lalu kami catat. Semoga dengan penekanan ini, mereka akan sadar terkait aturan yang masih berlaku dan harus dijalankan dengan baik," ujar Bernad, Rabu (15/7/2026).

Bernad menjelaskan, pihaknya mengerahkan mobil derek atas permintaan Inspektur Pembantu Wilayah Kota Jakarta Selatan untuk menindak kendaraan pegawai yang diparkir di sekitar kawasan Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

Meski diderek, sepeda motor tersebut tidak dibawa ke lokasi penampungan, melainkan dipindahkan ke area lain di lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Pemilik kendaraan tetap didata sebagai bentuk peringatan karena melanggar kebijakan penggunaan transportasi umum.

Ia menegaskan, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan mendukung penuh pelaksanaan program wajib naik transportasi umum setiap Rabu bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

Menurut Bernad, kegiatan inspeksi mendadak (sidak) ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan ASN terhadap kebijakan tersebut sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.

"Semoga para pegawai dapat melaksanakan apa yang telah menjadi arahan dari pimpinan kita, baik di tingkat Provinsi DKI Jakarta maupun di tingkat Wali Kota," katanya.

Sementara itu, Kepala Inspektur Pembantu Wilayah Kota Jakarta Selatan, Nirwan Nawawi, mengatakan sidak dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang mewajibkan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.

Kebijakan tersebut berlaku untuk perjalanan berangkat dan pulang kerja, termasuk saat menjalankan tugas dinas. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan dan menekan tingkat polusi di Jakarta.

"Pagi hari ini, kami melaksanakan inspeksi mendadak terhadap rekan-rekan pegawai kami yang masih menempuh perjalanan dari rumah ke kantor dengan menggunakan kendaraan pribadi," kata Nirwan.

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Ingub tersebut, moda transportasi yang diperbolehkan adalah transportasi umum massal. Karena itu, pengawasan dilakukan di sejumlah pintu masuk Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

Pemkot Jakarta Selatan menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan wajib menggunakan transportasi umum setiap Rabu guna memastikan seluruh ASN mematuhi aturan yang telah ditetapkan.