JAKARTA, (ERAKINI) — Pemerintah tancap gas menyiapkan transisi energi. DEN resmi bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dan Jepang untuk menyiapkan SDM, regulasi, serta kesiapan industri dalam mendukung transisi energi berbasis nuklir.
Penyelenggaraan Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST) Workshop menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) nasional. Workshop ini merupakan kolaborasi trilateral antara Indonesia, AS, dan Jepang, yang difokuskan pada penguatan sumber daya manusia (SDM), kerangka regulasi, serta kesiapan ekosistem industri nuklir sipil yang aman dan berkelanjutan.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana menegaskan bahwa DEN memperkuat kerja sama internasional dengan AS dan Jepang dalam pengembangan kapasitas SDM serta tata kelola nuklir berstandar global. Kerja sama tersebut mencakup penguatan desain dan kerangka regulasi Small Modular Reactor (SMR), peningkatan kompetensi manufaktur berteknologi tinggi, serta penerapan protokol keselamatan dan keamanan nuklir yang ketat.
Sinergi tersebut memastikan Indonesia dapat membangun dan memanfaatkan PLTN secara bertanggung jawab sesuai standar tertinggi dalam aspek keselamatan dan keamanan. Menurut Dadan, Indonesia berkomitmen memastikan setiap tahapan pengembangan PLTN dilaksanakan dengan prinsip keselamatan tertinggi, tata kelola yang transparan, serta kesiapan SDM yang matang.
“Nuklir menawarkan solusi energi yang stabil, rendah emisi, dan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan kemajuan teknologi seperti SMR, pengembangan nuklir kini semakin adaptif dan relevan bagi negara berkembang,” ujar Dadan dalam keterangan resminya, Rabu (4/3/2026).
Ia mengungkapkan bahwa lima konsumen energi terbesar di kawasan Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, yang menyumbang hampir 89 persen permintaan energi regional, tengah aktif mengeksplorasi opsi nuklir serta memperkuat kolaborasi melalui Jaringan Sub-Sektor Kerja Sama Energi Nuklir (NEC-SSN).
Langkah tersebut sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang menempatkan energi nuklir sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Berdasarkan proyeksi pemerintah, kontribusi energi nuklir dalam bauran energi primer nasional ditargetkan mencapai 11,7–12,1 persen pada 2060, dengan kapasitas terpasang 35–42 Gigawatt (GW).
Sebagai tahap awal, Indonesia menargetkan PLTN pertama beroperasi secara komersial pada 2032 dengan kapasitas awal 250 Megawatt (MW). Target tersebut telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Selain mendukung target dekarbonisasi dengan proyeksi kapasitas total 45 GW pada 2060, energi nuklir dipilih karena efisiensi penggunaan lahan serta biaya operasional jangka panjang yang relatif rendah.
Dengan memadukan pengalaman nasional dan keunggulan teknologi mitra internasional, Indonesia optimistis dapat mewujudkan sistem ketenagalistrikan yang tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
Kuasa Usaha Kedutaan Besar Amerika Serikat, Peter M Haymond mengatakan merasa terhormat menjadi mitra tepercaya Indonesia dalam mengembangkan energi nuklir yang aman dan bertanggung jawab. Teknologi Amerika Serikat, kata dia, mendukung upaya Indonesia membangun masa depan energi yang aman dan tangguh.
Sementara Kuasa Usaha Kedutaan Besar Jepang, Mitsuru Myochin, menyampaikan bahwa dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC), Jepang berkomitmen mendukung transisi energi di Indonesia.
Dengan pengalaman panjang dalam meningkatkan standar keselamatan dan transparansi, Jepang menyatakan kesiapan untuk berdiri berdampingan dengan Indonesia sebagai mitra strategis, baik dalam bentuk kerja sama teknis antara pengambil kebijakan, regulator, dan industri, maupun pengembangan SDM guna mengakselerasi pencapaian target energi jangka panjang Indonesia.
FIRST Workshop merupakan kolaborasi antara Dewan Energi Nasional, Institut Teknologi PLN, dan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia dengan US Department of State's FIRST Program, Advanced Systems Technology & Management (AdSTM), The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), serta JAIF International Cooperation Center (JICC).
Forum ini mempertemukan pembuat kebijakan, akademisi, pelaku industri, dan pakar energi nuklir untuk membahas berbagai aspek krusial pengembangan PLTN, mulai dari teknologi SMR, kerangka regulasi, perizinan, pengembangan SDM, hingga peluang partisipasi industri nasional.
