2,2 Juta Warung Kelontong Rakyat Bangkrut Tergerus Ritel Modern

Dalam beleid tersebut ditegaskan bahwa pendirian pusat perbelanjaan atau toko swalayan harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, serta UMKM di wilayah setempat. Lokasi pendirian juga wajib mengacu pada rencana tata ruang kabupaten/kota, serta mewajibkan kemitraan dengan UMKM dalam pemasaran produk.

Ali menyoroti pentingnya penegakan klasifikasi usaha ritel, yakni minimarket dengan luas di bawah 400 meter persegi, supermarket 400–5.000 meter persegi, dan hipermarket di atas 5.000 meter persegi. Ia juga menekankan perlunya penerapan zonasi yang mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap pedagang kecil.

Selain itu, APKLI mengingatkan agar semangat Paket Kebijakan Ekonomi 2015 yang menyederhanakan perizinan ritel modern tidak menggerus daya saing usaha mikro dan kecil.

Dalam audiensi tersebut, APKLI turut menyatakan dukungan terhadap program pembentukan 83.000 koperasi desa/kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai pusat ekonomi lokal.

“Ekosistem Kopdes Merah Putih yang terintegrasi dengan warung kelontong dan usaha kuliner akan menjadi sumber kekuatan ekonomi rakyat yang sangat besar,” ujar Ali.

Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan serta penegakan aturan penataan ritel modern.

“Usulan APKLI akan kami kaji bersama asosiasi pemerintah kabupaten/kota dan kepala daerah agar persoalan ini bisa didudukkan secara bijaksana,” kata Ferry.