Pakar Sebut ODOL Ancam Keselamatan Masyarakat dan Ekonomi Nasional

“Masyarakat bisa dilibatkan melalui platform pelaporan online atau whistleblower berbasis teknologi. Itu akan menambah tekanan terhadap aparat untuk bertindak tegas,” ujarnya.

Rossanto juga menilai perlunya evaluasi ulang terhadap sistem uji KIR dan tarif logistik agar sesuai dengan beban yang ditimbulkan oleh kendaraan yang melanggar aturan. 

“Zero ODOL seharusnya menjadi bukti keberpihakan negara pada masyarakat luas, bukan hanya kepentingan segelintir pelaku usaha,” tegas Rossanto.

Pemerintah akui penerapan zero ODOL terlambat

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa kebijakan Zero ODOL sebenarnya sudah dirancang sejak 2009, namun belum juga terlaksana secara menyeluruh.

“Secara roadmap, penerapan Zero ODOL sudah direncanakan sejak 2017 dan disepakati oleh para pemangku kepentingan untuk mulai diberlakukan tahun 2023,” kata Dudy dalam forum bincang media, Kamis (26/6/2025).

Buruh dan pengemudi menolak

Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Ika Rosdianti, menyebut bahwa wacana Zero ODOL justru menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola industri transportasi yang selama ini timpang. Ia menilai para pembantu presiden gagal menerjemahkan semangat reformasi sistem logistik sebagaimana yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto.

“Pembantu presiden seperti hendak melupakan bahwa ODOL menjadi marak juga karena kronisnya budaya koruptif di lingkungan aparatur negara,” kata Ika.

Premanisme dan tekanan ekonomi sopir

Ika mencontohkan dua persoalan struktural utama. Pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten. Truk yang sudah dinyatakan lolos uji KIR dan pemeriksaan karoseri, justru masih bisa ditindak di jalan. “Sistem razia seperti ini memaksa sopir untuk menyisihkan penghasilannya bagi oknum,” ujarnya.

Kedua, premanisme di jalan raya. Ia menyebut banyak sopir harus membayar biaya tambahan kepada kelompok-kelompok tertentu yang merajalela di jalur logistik. “Premanisme adalah parasit ekonomi. Negara seperti tutup mata dan justru membiarkan praktik ini tumbuh,” katanya.

Ika menegaskan bahwa sopir merupakan lapisan paling bawah dalam rantai ekonomi transportasi dan justru menjadi korban dari sistem yang timpang. “Mereka digerogoti oleh ‘tikus-tikus’ birokrasi dan ekonomi jalanan,” ujarnya.

Peringatan soal dampak terhadap UMKM

Ika juga mengingatkan bahwa kebijakan Zero ODOL jika diterapkan secara gegabah justru bisa mematikan sektor transportasi yang selama ini menjadi tulang punggung sektor UMKM dan manufaktur nasional.

“Sebagian besar barang yang diangkut adalah produk UMKM, dan pengusaha transportasi banyak berasal dari sektor UMKM juga. Jangan sampai kebijakan ini memukul mereka yang justru menopang perekonomian,” pungkasnya.