Sarbumusi Desak Polisi Bebaskan 5 Aktivis Buruh yang Ditangkap saat Aksi Tolak ODOL

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sarbumusi, Muhtar Said, menyatakan bahwa penangkapan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena aksi digelar secara damai dan tertib.

"Kami enggak tahu kenapa pimpinan kami banyak ditangkap. Kita aksi damai dan kita marah betul. Ini jelas kriminalisasi,” ujar Muhtar Said saat dihubungi erakini, Rabu (2/7/2025).

Menurut Said, sebelum penangkapan, para peserta aksi diminta membubarkan diri dengan persiapan 5 menit. Dianggap melewati waktu yang telah diintruksikan, para pimpinan organisasi buruh kemudian langsung diciduk dan diangkut ke mobil komando.  

"Kami sudah minta waktu 15–20 menit, tapi tidak dikabulkan. Langsung dibubarkan secara paksa oleh Kapolres Jakarta Pusat (Kombes Pol Susatyo P. Condro)," kata Said.

Said menambahkan bahwa para sopir sama sekali tidak melakukan perlawanan saat dibubarkan. Namun, sikap itu tetap dianggap sebagai bentuk provokasi.

"Padahal yang provokatif siapa? Kapolres Jakarta Pusat itu," lanjutnya.

Said menegaskan bahwa pihaknya memberikan ultimatum kepada pihak kepolisian agar segera membebaskan para pimpinan buruh yang ditahan.

"Tuntutan kami, bila dalam waktu satu jam tidak ada kejelasan atau para pimpinan tidak dibebaskan, maka kami akan menginstruksikan mogok nasional kepada para sopir," tegasnya.

Sebelumnya, sebanyak 500 sopir dan buruh transportasi dari berbagai organisasi pengemudi melakukan Aksi Nasional di Jakarta pada Rabu (2/7/1015). Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Zero ODOL yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan dalam industri logistik.

Aksi ini diinisiasi oleh Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), bagian dari K-Sarbumusi NU, bersama beberapa organisasi pengemudi lain seperti Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), dan Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI).