Tangkapan layar video yang beredar. Terlihat Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Seluruh Indonesia (K-Sarbumusi) Nahdlatul Ulama (NU), Irham Ali Saifudin di dalam mobil polisi sambil mengepalkan tangan dan menyanyikan lagu perjuangan.
JAKARTA, (ERAKINI) - Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Seluruh Indonesia (K-Sarbumusi) Nahdlatul Ulama (NU), Irham Ali Saifudin, bersama sejumlah pimpinan organisasi buruh ditangkap aparat Polda Metro Jaya, Rabu (2/7/2025) sore.
Penangkapan tersebut diduga berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam Aksi Nasional menolak kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang tengah dirancang pemerintah.
Dalam sebuah video yang beredar di media sosial dan grup perpesanan warga NU, terlihat Irham dan sejumlah orang lainnya berada di dalam mobil polisi. Dengan tangan mengepal, Irham menyanyikan lagu perjuangan buruh, diikuti oleh rekannya yang lain.
Narasi dalam video menyebutkan, “Presiden K-Sarbumusi ditangkap Polisi Polda.” Informasi ini juga diperkuat unggahan salah satu pengurus Sarbumusi, Aris, melalui status WhatsApp-nya pada sore hari yang sama.
“Lawan bentuk intimidasi aparat polisi, lawan bentuk kekerasan terhadap Presiden K-Sarbumusi. Rapatkan barisan sahabat-sahabat. Sarbumusi geruduk Polda Metro Jaya,” tulis Aris.
Sebelumnya, sebanyak 500 sopir dan buruh transportasi dari berbagai organisasi pengemudi melakukan Aksi Nasional di Jakarta pada Rabu (2/7/1015). Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Zero ODOL yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan dalam industri logistik.
Aksi ini diinisiasi oleh Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), bagian dari K-Sarbumusi NU, bersama beberapa organisasi pengemudi lain seperti Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), dan Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI).
Ketua Umum RBPI, Ika Rosdianti, yang juga menjadi penanggung jawab aksi, menilai kebijakan Zero ODOL terlalu membebani sopir yang sejatinya tidak memiliki kendali atas muatan kendaraan mereka.
“Pemerintah menyebut bahwa truk ODOL menjadi pemicu utama kecelakaan dan kerusakan jalan. Namun dalam narasi ini, sopir selalu dijadikan kambing hitam,” ujar Ika seperti dilansir dari NU Online, Rabu (2/7/2025).
Menurut Ika, sistem kerja sopir logistik saat ini sebagian besar masih berbasis borongan sepihak oleh pemberi kerja, baik perorangan maupun perusahaan. Dalam kondisi tersebut, kebijakan yang membebani sopir dinilai tidak adil.
“Para sopir atau pengemudi sejatinya telah dan sedang mengalami opresi struktural dan relasi kuasa yang timpang. Mereka adalah pihak paling rentan, paling mudah disalahkan, bahkan dikriminalkan,” imbuhnya.
Ika juga mengkritik langkah pemerintah, khususnya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang dianggap belum menyentuh akar persoalan dalam sistem logistik nasional.
Ia menyebut bahwa di tengah semangat reformasi yang diusung Presiden Prabowo Subianto, kebijakan Zero ODOL justru terkesan mengabaikan persoalan struktural dan budaya koruptif di sektor transportasi.
“Para pembantu presiden seperti hendak melupakan bahwa ODOL juga disebabkan oleh budaya koruptif kronis di lingkungan aparatur negara,” tegas Ika.
Melalui aksi ini, para sopir dan buruh transportasi mendesak pemerintah untuk meninjau ulang pendekatan terhadap kebijakan Zero ODOL dan mendorong adanya keadilan struktural dalam rantai industri logistik.
