Menhub Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menerbitkan aturan baru terkait penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). Foto: Ilustrasi/Korlantas Polri/Dok
JAKARTA, (ERAKINI) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menerbitkan aturan baru terkait penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). Penindakan ODOL dilakukan berdasarkan regulasi yang sudah lama berlaku, namun kini ditegakkan secara tegas.
"Kami sampaikan, pelaksanaan penanganan ODOL pada saat ini, pada tahun ini, kita tidak menerbitkan aturan baru, tidak ada aturan baru apa pun yang kita terbitkan," ujar Menhub di Jakarta, Kamis (26/6/2025) malam dikutip dari Antara.
Menurut Dudy, pemerintah hanya ingin menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta regulasi turunannya, yang selama ini belum dijalankan secara optimal oleh para pemangku kepentingan di sektor transportasi darat. "Jadi, ini bukan barang baru, bukan aturan baru," tegasnya.
Kata Dudy, implementasi kebijakan zero ODOL telah dicanangkan sejak 2017. Namun, belum berjalan optimal akibat berbagai penundaan dan keberatan dari sejumlah pihak. Meski sudah disepakati oleh pemangku kepentingan untuk diterapkan pada tahun 2023, kebijakan zero ODOL terus ditunda akibat permintaan relaksasi dari kalangan pengemudi dan pelaku usaha logistik nasional.
Padahal, lanjut dia, regulasi mengenai larangan kelebihan dimensi dan beban pada kendaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau sejak 16 tahun lalu. Penundaan panjang ini berdampak langsung pada keselamatan masyarakat. Terbukti dari meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan ODOL dan memicu ribuan korban jiwa setiap tahunnya.
Ia mengingatkan kembali adanya komitmen bersama dari seluruh pihak terkait untuk menerapkan kebijakan Zero ODOL, demi menekan angka kecelakaan lalu lintas dan kerugian sosial-ekonomi akibat pelanggaran muatan berlebih. Menurut Menhub, penundaan penerapan aturan hanya akan memperbesar potensi kecelakaan.
Menhub menyebutkan, sepanjang 2024 tercatat 27.337 kecelakaan melibatkan angkutan barang, menyumbang sekitar 10 persen dari total kecelakaan lalu lintas nasional yang menjadi sorotan serius pemerintah dalam kebijakan keselamatan transportasi. Dari seluruh kecelakaan tersebut, sebanyak 6.000 korban jiwa akibat pelanggaran muatan ODOL.
"Kami tahu persentase kemungkinan timbulnya kecelakaan apabila membiarkan truk-truk besar ini yang berlebihan, yang dimensinya lebih, yang muatannya lebih, itu sangat besar dan sangat tinggi untuk terjadinya kecelakaan," tegasnya.
Maka itu, keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola logistik darat. Sebab nyawa manusia tidak boleh dikompensasikan demi efisiensi atau keuntungan dalam pengangkutan barang. "Sebanyak 6.000 itu bukan angka yang sedikit tentunya. Jadi, ini yang menyebabkan kita merasa sangat peduli terhadap aspek keselamatan. Dengan jumlah yang meninggal cukup banyak, kita harus peduli terhadap keselamatan," tegas Menhub.
Dudy mengakui adanya keresahan di kalangan pengemudi truk. Namun, negara wajib berpihak pada perlindungan masyarakat luas dari bahaya laten kelebihan muatan di jalan raya. "Jangan menguantifikasi nyawa. Satu nyawa itu terlalu banyak untuk kita korbankan," tambah Menhub.
Oleh karena itu, Menhub berharap tidak ada lagi penundaan dalam pelaksanaan kebijakan zero ODOL yang ditargetkan terimplementasi pada tahun 2026 sebagai bentuk nyata kepedulian pada keselamatan publik dan tanggung jawab negara.
"Ada pihak yang mungkin ingin menyuarakan kepedulian atau concern-nya terhadap para pengemudi dan lainnya. Akan tetapi, 6.000 nyawa sudah tidak ada, inilah yang harus kita sama-sama pikirkan," imbuhnya.
Dudy juga menegaskan bahwa pelaku industri adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk berpikir jernih demi kepentingan keselamatan bersama dan keberlanjutan sistem logistik nasional.
Pemerintah, bersama Korlantas Polri dan Jasa Marga, akan menyusun langkah-langkah konkret sepanjang tahun 2025 untuk menegakkan aturan ODOL secara menyeluruh dan bertahap.