Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjamin harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026, meski harga minyak dunia terus melonjak. Foto: Ilustrasi/Dok Kemenkeu
JAKARTA, (ERAKINI) — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjamin harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026, meski harga minyak dunia terus melonjak akibat memanasnya konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran.
“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi, dengan asumsi harga minyak USD100 per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4/2026), dilansir Antara.
Namun, Purbaya tidak dapat memprediksi maupun memberikan jaminan terkait dinamika harga BBM non-subsidi, karena komoditas tersebut tidak termasuk yang mendapatkan keringanan harga dari pemerintah.
Purbaya menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk menghitung ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam berbagai skenario kenaikan harga minyak, baik di level USD80 maupun USD100 per barel.
Maka itu, kata dia, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan maupun harga BBM subsidi. “Yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat tidak perlu panik, anggarannya sudah kami perhitungkan,” katanya.
Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga memiliki bantalan fiskal lain, seperti dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di perbankan.
Pemerintah juga mengandalkan potensi tambahan penerimaan negara, terutama dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), sebagai penopang kebutuhan subsidi.
“Yang penting dananya ada. Cushion kita masih kuat, apalagi ada potensi tambahan pendapatan dari kenaikan harga minyak dan batubara,” ujar Purbaya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan efisiensi belanja kementerian dan lembaga. Langkah ini penting mengingat setiap kenaikan harga minyak sebesar USD1 per barel berpotensi menambah beban subsidi hingga Rp6,8 triliun.
Upaya efisiensi tersebut ditujukan untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali di kisaran 2,92 persen tanpa harus mengandalkan dana SAL.
Opsi Impor Minyak dari Rusia
Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka opsi impor minyak dari berbagai negara, termasuk Rusia, demi memastikan pasokan BBM nasional tetap aman. “Kalau sudah jadi impor dari Rusia, nanti saya kabari,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM.
Ia menegaskan, dalam kondisi krisis energi global, pemerintah tidak akan membatasi sumber pasokan minyak. Fokus utama adalah menjaga ketersediaan energi di dalam negeri. “Sekarang bukan waktunya pilih-pilih. Dari negara mana saja bisa, yang penting barangnya ada,” tegasnya.
Bahlil juga mengungkapkan ketatnya persaingan global dalam mendapatkan pasokan minyak, di mana pembeli dengan harga lebih tinggi bisa dengan mudah mengambil alih kontrak yang sudah ada.
Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menyatakan negaranya siap memasok minyak bagi Indonesia jika dibutuhkan, seiring kenaikan harga minyak dunia akibat terganggunya jalur distribusi global.
Langkah membuka opsi impor ini menjadi strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas energi nasional di tengah ketidakpastian pasar global.
