JAKARTA, (ERAKINI) — Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Mohammad Javad Zarif, mengusulkan sebuah peta jalan perdamaian untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan .
Tawaran Zarif yang dipublikasikan oleh majalah Foreign Affairs itu disebut melampaui sekadar gencatan senjata sementara.
Dilansir Al Jazeera, perang yang pecah pada 28 Februari 2026 akibat serangan AS-Israel terhadap Iran telah meluas ke seluruh Timur Tengah dan mengguncang perekonomian global. Hal ini terjadi setelah Teheran menyerang negara-negara tetangganya dengan dalih menargetkan aset AS, sekaligus membatasi pergerakan kapal di Selat Hormuz.
Hingga Minggu (5/4), konflik belum menunjukkan tanda-tanda mereda, sehari setelah Presiden AS Donald Trump memberikan ultimatum 48 jam kepada Iran untuk mencapai kesepakatan atau menghadapi konsekuensi besar.
Dalam situasi tersebut, Zarif menyatakan bahwa meskipun Iran merasa berhasil dalam perang, memperpanjang konflik, meski mungkin memuaskan secara psikologis, namun hanya akan menambah korban sipil dan kerusakan infrastruktur.
Karena itu, Iran disarankan untuk menawarkan pembatasan program nuklirnya di bawah pengawasan internasional, serta membuka kembali Selat Hormuz sebagai imbalan atas pencabutan seluruh sanksi.
Sejak perang dimulai, Iran praktis memblokir jalur perairan strategis tersebut, yang biasanya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam dunia.
Pembatasan nuklir yang dimaksud mencakup komitmen untuk tidak pernah mengembangkan senjata nuklir, serta mencampur seluruh stok uranium yang diperkaya agar tingkat pengayaannya turun di bawah 3,67 persen.
Menurut perkiraan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Iran saat ini memiliki sekitar 440 kg uranium dengan tingkat pengayaan 60 persen, level yang dapat dengan cepat ditingkatkan ke 90 persen, ambang batas pembuatan senjata nuklir.
Zarif juga menyebut tuntutan Trump agar Iran menghentikan pengayaan uranium sepenuhnya sebagai pemikiran yang tidak realistis.
Selain itu, ia mengusulkan agar Iran menerima pakta non-agresi dengan Amerika Serikat, di mana kedua negara berjanji untuk tidak saling menyerang di masa depan. Sebagai imbalannya, AS diminta mencabut seluruh sanksi serta resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran.
Dalam rencananya, Zarif juga menguraikan peran aktor regional dan internasional. Ia mengusulkan agar China, Rusia, dan AS membantu membentuk konsorsium pengayaan bahan bakar regional bersama Iran dan negara-negara Teluk, dengan memusatkan seluruh material dan peralatan nuklir di satu fasilitas di Asia Barat.
Selain itu, negara-negara Teluk, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, serta kemungkinan Mesir, Pakistan, dan Turki diusulkan membentuk kerangka keamanan regional untuk menjamin non-agresi, kerja sama, dan kebebasan navigasi, termasuk keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Zarif menambahkan bahwa Iran dan AS seharusnya memulai kerja sama perdagangan, ekonomi, dan teknologi yang saling menguntungkan guna memperkuat perdamaian.
Ia menilai peta jalan ini juga menguntungkan Trump, karena memberi jalan keluar yang tepat waktu dan peluang untuk mengklaim keberhasilan dalam menciptakan perdamaian.
“Emosi mungkin sedang tinggi, dan masing-masing pihak membanggakan kemenangan di medan perang. Namun sejarah lebih mengingat mereka yang menciptakan perdamaian,” kata Zarif.
AS telah mengajukan rencana gencatan senjata 15 poin kepada Iran, sementara Pakistan, Turki, dan Mesir berupaya mendorong dialog langsung. Namun hingga kini belum ada kemajuan berarti di jalur diplomasi.
Respons Negara Teluk
Di sisi lain, pejabat negara-negara Teluk merespons usulan Zarif dengan kritik, karena dianggap mengabaikan serangan Iran terhadap negara-negara tetangganya.
Penasihat diplomatik Presiden Uni Emirat Arab, Anwar Gargash, menyatakan bahwa artikel Zarif mengabaikan salah satu kelemahan utama strategi Iran, yakni agresi terhadap negara-negara Arab di Teluk.
Ia menyoroti ribuan serangan rudal dan drone yang menargetkan infrastruktur, warga sipil, hingga mediator, sebagai bentuk kesombongan dan kegagalan strategis.
Mantan Perdana Menteri Qatar, Hamad bin Jassim Al Thani, juga menanggapi rencana tersebut. Ia menyatakan setuju dengan sebagian besar isi proposal dan menilainya sebagai pendekatan yang cerdas.
Namun, ia menegaskan bahwa perang telah membawa kawasan ke arah yang lebih rumit dan berbahaya, serta mengkritik serangan Iran ke negara-negara Teluk.
Menurutnya, meski Iran mungkin meraih kemajuan taktis sementara, dampak yang harus dibayar sangat besar, termasuk hilangnya kepercayaan dari negara-negara sahabat di kawasan.
Kata dia, saat ini dunia membutuhkan suara dari dalam Iran, seperti Zarif, untuk menawarkan solusi guna mengakhiri perang tersebut.
