Awal Musim Panen Harga Garam Turun, Petani Minta PT Garam Kendalikan Harga Garam

"PT Garam sesama anak bangsa harus bisa menjadi stabilisator harga dalam situasi anjlok-nya harga garam rakyat," katanya

Sejak akhir panen 2022, kata dia, harga garam rakyat bergerak naik di atas Rp1 juta hingga tembus Rp5 juta per ton menjelang awal musim produksi 2023 ini.

Namun, pada awal musim panen ini, lanjutnya, harga garam rakyat turun sejak beberapa pabrik processor pengolah garam mulai membuka pembelian garam rakyat, bahkan per tanggal 1 Agustus 2023 saat ini harga sudah berada di bawah Rp2 juta per ton.

Ubaid mengatakan, menyikapi anjloknya harga tersebut, Forum Petani Garam Madura segera konsolidasi internal untuk menentukan langkah-langkah strategis dan komunikasi intensif dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan pihak processor dan pemangku kebijakan agar harga berada di titik stabil sehingga petani garam tidak terlalu dirugikan.

Salah satu penetrasi yang perlu dilakukan untuk menahan anjloknya harga hingga di titik terendah, menurutnya, adalah dengan memanfaatkan peran stategis PT Garam sebagai satu-satuya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Intinya, industri pengolah garam yang dikelola PT Garam ini dalam menjual produk garam bahan baku hasil produksinya harus di atas harga Rp2 juta per ton dan demikian juga saat PT Garam menyerap garam rakyat," katanya.

Sementara itu, Diungkapkan oleh Sekretaris Komisi Garam Pamekasan Yoyok R. Effendi bahwa yang menjadi salah satu penyebab harga garam tidak stabil adalah karena pemerintah melalui kementerian terkait belum menetapkan harga pokok pembelian (HPP) pada komoditi ini.

"Dampaknya, tentu perubahan harga akan terus terjadi dari musim ke musim, dan petani garam selalu berada di posisi tawar yang lemah. Pemerintah seharusnya menetapkan HPP garam sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting guna melindungi dan memberdayakan petani garam," ungkap Yoyok yang juga anggota Dewan Penasihat FPGM.

Haji Jakfar Sodik, anggota Dewan Penasehat FPGM lainnya menyoroti tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sentra Garam Rakyat.

Seharusnya, kata dia, ada langkah percepatan yang terintegrasi dari amanah Perpres 126/2022 dalam pemberdayaan dan pengembangan sentra garam rakyat menuju hilirisasi yang diikuti oleh kebijakan importasi garam yang hanya untuk kebutuhan CAP (Chlor Alkali Plant) dengan kebutuhan tidak lebih dari 2 juta ton per tahun.

"Jika ini dilakukan, maka akan membantu tercapainya stabilitas harga ke depan menuju swasembada garam," ujarnya.