Benny Benke, sastrawan dan pemerhati sosial. (Ilustrasi: Wawan Bastian/Erakini)
Benny Benke
Penulis Gagas
MIKO PELEDadalah pengecualian. Tidak sebagaimana masyarakat Yahudi totok yang membenarkan kebijakan pendudukan Palestina oleh Israel, Miko mengambil sikap kebalikannya. Dia bahkan memilih jalur berseberangan dengan orang Yahudi kebanyakan, dengan menjadi seorang aktivis perdamaian garis depan, dan malah berposisi menyuarakan kemerdekaan Palestina.
Laki-laki kelahiran 1961 di Yerusalem, anak dari Jenderal Matityahu Peled, seorang pahlawan Perang 1967 yang kemudian menjadi kritikus kebijakan Israel dan pendukung hak Palestina, ini mengambil sikap seperti bapaknya.
Miko awalnya dibesarkan dalam lingkungan Zionis militer tetapi mengalami perubahan pandangan setelah kematian keponakannya dalam serangan Palestina pada 1997. Kini, ia dikenal sebagai kritikus keras kebijakan Israel terhadap Palestina dan advokat solusi satu negara (Israel-Palestina bersama dengan kesetaraan penuh).
Kini, Peled aktif berbicara di forum internasional, menulis, dan terlibat dalam kampanye hak asasi manusia. Ia juga menjadi kontributor untuk organisasi seperti Institute for Middle East Understanding (IMEU). Karenanya saat ini dia menetap di San Diego, California, AS, meski sering bepergian untuk kegiatan aktivisme.
Setelah menulis buku The General's Son: The Journey of an Israeli in Palestine, yang dipublikasikan pada tahun 2012, dan Injustice: The Story of the Holy Land Foundation Five (2017), namanya acap menjadi perbincangan internasional.
Teristimewa saat buku pertamanya "The General's Son: Journey of an Israeli in Palestine", dirilis dan sempat membuat marah kaum konservatif di Israel.
Buku ini adalah memoar yang menceritakan perjalanan Peled dari masa kecil dalam keluarga militer elit Israel hingga menjadi aktivis pro-Palestina. Ia mengkritik pendudukan Israel, ketidaksetaraan sistemik, dan narasi Zionis. Buku ini juga menggambarkan transformasi ayahnya dari jenderal perang menjadi juru damai.
Tentu ada kritik terhadap buku, termasuk yang datang dari warga pro-Israel, atau kelompok Zionis yang menuduhnya menyebarkan "propaganda anti-Israel" dan mengabaikan kompleksitas konflik.
Organisasi seperti ADL dan StandWithUs bahkan menyebut argumennya tidak seimbang. Bahkan ada akademisi, seperti sejarawan seperti Benny Morris mengkritiknya karena mengabaikan konteks sejarah, seperti penolakan Arab terhadap Partisi 1947.
Tapi media Mainstream dari AS seperti The New York Times memuji keberaniannya, meski mencatat bahwa solusi satu negara dianggap tidak realistis oleh banyak pihak.
Bagaimana dengan tanggapan Media Israel terkemuka seperti Haaretz yang terkenal karena kekritisannya. Terbelah sikapnya, meski tetap memberikan panggung terbatas untuk pandangannya, dan beberapa kolumnis mengapresiasi kritiknya terhadap pendudukan.
Tapi, media Kanan/mainstream lainnya seperti Israel Hayom, dan Ynet, menyebutnya sebagai "pengkhianat" atau "naif", dan menekankan bahwa pandangannya tidak mewakili masyarakat Israel.
Peled bergeming atas pilihan politiknya, bahkan keberadaanya sering dikaitkan dengan gerakan BDS (Boikot, Divestasi, Sanksi), meski ia lebih fokus pada dialog daripada boikot. Yang paling utama, bukunya menjadi referensi dalam diskusi aktivis pro-Palestina global, meski kontroversial di kalangan Zionis. Kritik terhadapnya sering kali bersifat politis, mencerminkan polarisasi dalam narasi Israel-Palestina.
Kini, berbilang tahun setelah bukunya rilis, pernyataannya yang menyebut jika Israel adalah negara teroris, karena menyasar anak-anak sebagai targetnya, masih sangat berkolerasi hingga kini.
Juga secara bersamaan menerbitkan kekecewaan historis, saat negara-negara arab melakukan penolakan terhadap Rencana Partisi 1947.
Rencana Partisi Palestina 1947 (UN Resolution 181) diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 29 November 1947 untuk membagi wilayah Mandat Britania di Palestina menjadi dua negara: Yahudi dan Arab, dengan Yerusalem sebagai zona internasional di bawah administrasi PBB.
Rencana ini muncul setelah meningkatnya ketegangan antara komunitas Yahudi (Yishuv) dan Arab Palestina, serta tekanan internasional pasca-Holocaust.
1. Pembagian Wilayah: Yang meliputi negara Yahudi terdiri dari 56% wilayah Palestina (termasuk daerah subur seperti Galilea dan pesisir Tel Aviv), meskipun populasi Yahudi saat itu hanya 33% jumlahnya dari total penduduk.
Sedangkan Negara Arab mempunyai seluas 43% wilayah (terutama daerah gersang di Tepi Barat, Gaza, dan Negev). Sedangkan sisanya 1% yaitu di Yerusalem difungsikan sebagai zona internasional.
2. Uni Ekonomi: Kedua negara diharapkan bekerja sama dalam sistem ekonomi, mata uang, dan infrastruktur. 3. Hak Minoritas: Kedua negara diwajibkan menjamin hak-hak sipil dan agama kelompok minoritas.
Bayangkan, jika tawaran dari PBB saat itu diterima, tentu sejarah berbicara lain saat ini. Tapi siapapun tidak ada yang bisa mengundurkan sejarah, tanpa terkecuali.
Lalu mengapa negara-negara Arab menolak perjanjian itu? Penolakan Arab terhadap rencana ini didasarkan pada beberapa alasan kunci: pertama ketidakadilan distribusi wilayah.
Meski populasi Arab Palestina saat itu 67%, mereka hanya diberi 43% wilayah, sementara mayoritas tanah subur dialokasikan untuk negara Yahudi. Lalu banyak tanah yang direncanakan untuk negara Yahudi dimiliki oleh Arab Palestina, yang dianggap sebagai perampasan hak historis.
Perjanjian itu ditolak keras karena sebentuk penolakan terhadap legitimasi negara Yahudi. Para pemimpin Arab menolak prinsip pembagian tanah Palestina, yang mereka anggap sebagai tanah air Arab-Muslim sejak era Kesultanan Utsmaniyah.
Mereka melihat imigrasi Yahudi massal (didukung Britania Raya melalui Deklarasi Balfour 1917) sebagai kolonialisme Eropa. Karenanya, rencana Partisi dianggap sebagai langkah awal untuk mengukuhkan dominasi Yahudi, yang akan memicu pengusiran massal warga Arab Palestina (seperti yang kemudian terjadi pada 1948/Nakba).
Apalagi Nasionalis Arab menolak pembagian tanah air mereka untuk membentuk negara "asing" (Yahudi), terutama setelah perjuangan melawan kolonialisme Britania. Yang paling utama, karena
faktor Geopolitik. Negara-negara Arab seperti Mesir, Suriah, dan Yordania menentang intervensi PBB yang dianggap memihak Barat. Mereka juga ingin mencegah pengaruh Zionis di Timur Tengah.
Lalu apa yang terjadi setelah penolakan?
Penolakan Arab diikuti dengan penarikan Britania dari Palestina (Mei 1948), lalu terjadi deklarasi kemerdekaan Israel, dan efeknya koalisi negara Arab (Mesir, Yordania, Suriah, dll) berperang dengan Israel. Lalu terjadilah tragedi yang dikenal sebagai "Nakba" atau "Bencana".
Tercatat, sekitar 700.000 warga Arab Palestina mengungsi atau diusir dari wilayah yang menjadi Israel saat ini. Akibatnya rencana Partisi tidak terlaksana. Wilayah Arab Palestina akhirnya dikuasai Mesir (Gaza) dan Yordania (Tepi Barat) hingga 1967.
Itulah mengapa, saat ini banyak yang berpendapat penolakan Arab terhadap Partisi 1947 sering dikritik sebagai "kesalahan strategis", karena Israel justru memperluas wilayahnya menjadi 78% Palestina setelah Perang di tahun 1948.
Namun, argumen negara Arab tetap berakar pada penolakan terhadap kolonialisme dan ketidakadilan distribusi sumber daya.
Kini, Israel makin gila, mereka telah dan tidak hanya meluluh lantakkan Gaza, tapi sekaligus memotong bantuan kemanusiaan yang hendak masuk ke sana. Membenarkan pendapat Miko Peled. Yang dia ucapkan berbilang tahun lalu, yang mengatakan bahwa tidak ada negara teroris seperti Israel di dunia ini.
