Melepas Muktamar NU dari Jerat Rezim

Sorotan mantan Menteri Agama tersebut menangkap kegelisahan publik bahwa NU saat ini berada dalam bayang-bayang kontrol kekuasaan. 

Hal ini tampak jelas dari polemik konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah. Menurutnya, pengelolaan izin usaha pertambangan yang berpotensi menimbulkan mafsadah dan kemudaratan seharusnya dijauhi oleh organisasi keagamaan.

Namun, hemat saya, persoalannya tidak berhenti pada urusan konsesi seperti yang disampaikan oleh Lukman di atas. Rangkap jabatan antara struktur kepemimpinan PBNU dan posisi menteri di kabinet menjadi titik krusial lainnya. 

Mampukah NU bersikap independen jika pengurus utamanya berstatus sebagai anak buah dari Kepala Negara? Rasanya sulit atau jika tidak mau disebut sangat mustahil. 

Oleh karena itu, idealnya para pengurus PBNU ke depan dilarang keras merangkap jabatan di pemerintahan. Jika seorang pengurus dipanggil untuk berkhidmat di ranah eksekutif, ia harus legowo untuk mundur dari kepengurusan struktural organisasi.

Hidupkan Semangat Cipasung

Apakah Muktamar Jombang mampu membebaskan NU dari intervensi kekuasaan? Tentu sangat bisa. 

Muktamar ke-29 di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya (1994) adalah cetak biru sejarah yang patut dibaca ulang. Saat itu, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan para ulama membuktikan keberanian mereka menepis tekanan keras dari rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

Kepemimpinan yang lahir dari Cipasung mencatatkan era emas yang terhormat. NU menolak menjadi "organisasi peliharaan" kekuasaan dan justru tampil sebagai benteng kontrol sosial yang kritis. 

Kemenangan Gus Dur saat itu menyentak keras ulu hati Istana: menegaskan bahwa NU beserta para ulamanya tidak bisa dibeli dengan uang maupun jabatan. Semangat independensi inilah yang harus dihidupkan kembali di Jombang nanti. 

Kepala Negara tentu boleh dihormati untuk hadir dan memberikan sambutan di atas podium Jombang nanti, memberikan pendanaan untuk kesuksesan proses agenda, namun kekuasaan—baik pusat maupun daerah—tidak boleh diberi celah sedikit pun untuk mengintervensi proses dan keputusan Muktamar.

"NU jangan sampai lupa mengkritik pemerintah yang ada. Ini sudah dijalankan oleh NU lama sekali. Boleh baik tetapi tepat kritis. Hubungan baik tetapi tetap bersikap kritis, itulah yang menjadi landasan bagi demokrasi di negeri kita," demikian nasihat Gus Dur yang perlu dipegang secara sungguh-sungguh. 

NU lahir 19 tahun lebih awal sebelum Republik Indonesia berdiri. Secara moral dan sejarah, organisasi perkumpulan ulama inilah yang seharusnya memberi petunjuk, panduan, serta kontrol kritis terhadap rezim yang berkuasa demi kemaslahatan rakyat—bukan justru sebaliknya. Demikian. 

Penulis adalah Aktivis Gerakan, Jurnalis dan Pemerhati Sosial.