Edi Sugianto Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili yang berlangsung pada pertengahan Februari 2026 menjadi lebih dari sekadar ritual budaya di Kota Semarang, karena waktunya berdekatan dengan masuknya bulan suci Ramadan 1447 H, menciptakan suasana kebersamaan yang unik antara tradisi Tionghoa dan umat Muslim; momentum ini dijadikan oleh pemerintah dan masyarakat setempat sebagai peluang strategis untuk meneguhkan nilai toleransi, inklusivitas, serta memperkuat kerukunan antarwarga dari berbagai latar belakang. (Media Indonesia, 10/02/2026).
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan, bukan pemicu konflik? Pemerintah dan warga dituntut kreatif mendorong harmonisasi tradisi tanpa mengikis identitas masing-masing komunitas, agar toleransi bukan sekadar slogan, tetapi praktik sehari-hari.
Toleransi Global
Di tengah polarisasi sosial dan politik, mayoritas publik di Amerika Serikat tetap memandang keberagaman ras dan etnis sebagai kekuatan bangsa. Laporan Pew Research Center menunjukkan sekitar tujuh dari sepuluh orang dewasa mendukung pandangan ini secara lintas agama. Riset akademik juga menegaskan bahwa dukungan terhadap inklusivitas sebenarnya lebih kuat dan lebih luas dibandingkan persepsi umum yang sering menganggap masyarakat semakin terbelah (Isenberg & Brauer, 2024).
Di kawasan Asia-Pacific, tingkat toleransi cenderung lebih dipengaruhi konteks sosial. Data Asian Barometer Survey memperlihatkan adanya perbedaan sikap bahkan dalam satu negara, misalnya antara masyarakat kota dan desa. Artinya, toleransi di kawasan ini tidak seragam, tetapi terbentuk oleh pengalaman sosial dan lingkungan lokal (Meesuwan & Setthasuravich, 2025).
Secara global, komitmen terhadap toleransi telah dilembagakan oleh United Nations bersama UNESCO melalui penetapan International Day for Tolerance setiap 16 November sejak 1995. Melalui resolusi dan dialog multilateral, toleransi ditegaskan sebagai fondasi perdamaian, hak asasi manusia, dan kerja sama antarbangsa.
Namun, data dan komitmen formal tidak otomatis menjamin praktik nyata. Polarisasi sering kali lebih nyaring di ruang publik dibandingkan suara mayoritas yang moderat. Tantangannya bukan lagi sekadar membangun kesadaran tentang pentingnya toleransi, tetapi memastikan bahwa nilai tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan, pendidikan, dan ruang dialog yang konkret. Tanpa itu, toleransi hanya akan menjadi slogan global yang kuat di dokumen, tetapi lemah di kehidupan sehari-hari.
Ujian Toleransi
Di Indonesia, semangat Bhinneka Tunggal Ika sedang diuji. Konflik lokal, intoleransi berbasis agama, dan kebijakan diskriminatif di beberapa daerah menegaskan bahwa persatuan bukan otomatis, tetapi buah dari kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa.
Ramadan menjadi ujian sekaligus momentum refleksi. Bulan suci ini menuntut kita menghormati tradisi dan keyakinan tetangga, serta menumbuhkan empati dan solidaritas. Saat Ramadhan bertepatan dengan perayaan lain, seperti Imlek, masyarakat diingatkan bahwa keberagaman bisa menjadi kekuatan, bukan sumber gesekan.
Namun, praktik toleransi yang sejati masih jauh dari ideal. Banyak yang hanya menahan konflik tanpa membangun empati. Toleransi sejati muncul ketika warga aktif berdialog, berbagi kegiatan sosial, dan merayakan perbedaan dengan kesadaran penuh—bukan sekadar retorika.
Ramadan adalah cermin bagi Indonesia. Pelajaran dari dunia menegaskan satu hal: keberagaman menjadi kekuatan sosial bila dijaga dengan kesadaran kolektif. Menghormati dan menghargai perbedaan bukan pilihan, tetapi kewajiban untuk memastikan persatuan dan kemajuan bangsa.
Kekuatan Keragaman
Keberagaman bukan sekadar fakta demografis; ia adalah kekuatan sosial yang bisa memperkuat persatuan jika dikelola dengan kesadaran kolektif. Ramadan menegaskan hal ini dengan menghadirkan tradisi berbagi, saling menghormati, dan mengutamakan empati terhadap sesama, termasuk mereka yang berbeda keyakinan atau latar belakang budaya.
Setiap hari, masyarakat dihadapkan pada pilihan: menjadikan perbedaan sebagai pemicu konflik atau sebagai momentum memperkuat solidaritas. Di banyak kota, bukti toleransi terlihat dalam kegiatan buka puasa bersama lintas agama, bakti sosial, dan dialog antar komunitas yang tumbuh subur selama bulan suci.
Namun, masih ada tantangan nyata. Praktik intoleransi kerap muncul di ruang publik maupun digital, mulai dari ujaran kebencian hingga diskriminasi subtil. Ramadhan, dengan nilai-nilai refleksi dan pengendalian diri, seharusnya menjadi tameng terhadap perilaku tersebut, mengingatkan bahwa kerukunan sosial bukan sekadar formalitas, tetapi tanggung jawab moral.
Kekuatan toleransi juga teruji melalui kebijakan publik. Pemerintah daerah dan lembaga agama memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang inklusif, di mana warga dari berbagai latar belakang bisa merayakan Ramadan tanpa merasa terpinggirkan. Keberhasilan program kolaboratif ini menegaskan bahwa toleransi membutuhkan kepemimpinan dan kesadaran bersama.
Pendidikan dan literasi menjadi pilar lain yang memperkuat praktik toleransi. Mengajarkan nilai penghormatan terhadap perbedaan sejak dini, termasuk pemahaman makna Ramadhan yang tidak hanya spiritual tetapi juga sosial, menanamkan sikap empati yang mampu menahan konflik sebelum muncul. Generasi muda menjadi ujung tombak keberhasilan toleransi di era modern.
Akhirnya, Ramadan menjadi ujian toleransi. Bulan suci ini mengingatkan bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan ancaman, dan perbedaan harus menjadi kekuatan, bukan gesekan. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, melainkan kewajiban nyata setiap warga untuk menjaga persatuan.
