Kemenag Gandeng Ormas Islam Kaji Pembentukan Komite Fatwa Halal
Akhmad Baihaqi Arsyad
JAKARTA, (ERAKINI) - Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) melalui Direktorat Jaminan Produk Halal (JPH) tengah mengkaji pembentukan Komite Fatwa Halal sebagai upaya memperkuat sistem jaminan produk halal nasional. Kajian ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
FGD tersebut menjadi wadah strategis untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak, khususnya organisasi masyarakat (ormas) Islam dan para pemangku kepentingan terkait. Tujuannya adalah merumuskan mekanisme, regulasi, dan tata kelola Komite Fatwa Halal sebagai elemen kunci dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Indonesia.
Direktur Jaminan Produk Halal, Fuad Nasar, mengatakan, pembentukan Komite Fatwa Halal merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran negara dalam penyelenggaraan SJPH. “Fatwa halal adalah fondasi dari sistem produk halal. Sejak BPJPH berdiri, penetapan fatwa halal dikawal dan dilaksanakan oleh MUI. Fatwa inilah yang menjadi dasar fundamental bagi kehalalan produk, sebagaimana nilai halal dan baik yang telah ditegaskan dalam Al-Qur’an,” jelas Fuad Nasar.
Pembentukan Komite Fatwa Halal, kata dia, tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran MUI, melainkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan. “Kemenag tidak bekerja sendiri. Peran ormas-ormas Islam sangat penting dalam mengawal sistem jaminan produk halal agar berjalan sesuai syariat dan berdampak pada ekonomi umat,” ujarnya.
Forum tersebut juga membahas mekanisme yang selama ini berjalan, yaitu penetapan fatwa halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dilakukan tanpa melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dengan tetap melibatkan ulama melalui Pendamping Proses Produk Halal. Untuk produk berskala besar, sertifikasi halal dilakukan melalui skema reguler, dan fatwa kehalalannya ditetapkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Pembentukan Komite Fatwa Halal, kata dia, bertujuan memperkuat kesinambungan sistem yang telah berjalan. “Kita ingin membangun sinergi dan kesinambungan antara MUI, ormas Islam, dan pemerintah dalam menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap produk halal,” katanya.
Adapun forum tersebut juga menghadirkan narasumber Pakar Syariah dan Hukum Islam Muhammad Amin Suma, yang memberi pandangan umum mengenai arah dan urgensi penyusunan Komite Fatwa Halal. Para peserta memberikan berbagai masukan konstruktif agar komite ini semakin responsif terhadap perkembangan industri halal dan kebutuhan masyarakat.
















