Kerja Sama BPJPH dan Asosiasi Perguruan Tinggi Perkuat Ekosistem Produk Halal
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan 8 asosiasi perguruan tinggi serta lembaga pelatihan kerja (LPK) produk halal resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) pada Jumat (27/12/2024). Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem jaminan produk halal di Indonesia.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, selain ekosistem jaminan produk halal yang aman, keberadaan MoU tersebut juga dapat memperkuat perlindungan kehalalan produk yang ada di Indonesia. Perlindungan itu, kata Haikal, dipastikan akan berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Haikal meminta agar setelah MoU, implementasi perjanjian dan PKS yang telah disepakati dapat langsung dieksekusi oleh kedua belah pihak. BPJPH sendiri berjanji akan melaksanakan komitmen tersebut dengan sebaik-baiknya.
“Saat ini kita punya 104 perjanjian, yang selayaknya kita jalankan. Untuk ke depan, kita sudah punya tabel tentang perjanjian dan statusnya,” ujar Haikal Hasan, dikutip erakini dari situs resmi BPJPH, Senin (30/12/2024).
Selain itu, Haikal Hasan menyebut bahwa sertifikasi halal di Indonesia melibatkan banyak pihak. Menurut dia, kehadiran pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan JPH yang efektif dan efisien.
“Kerja sama dengan kedelapan pihak ini diharapkan bisa mendorong penguatan ekosistem halal di Indonesia,” ucap dia.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APTISI, Budi Djatmiko, menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan JPH, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal.
Budi menjelaskan beberapa manfaat sertifikasi halal, antara lain memastikan produk bebas dari keraguan bagi umat Muslim, mendukung ekspor produk Indonesia, dan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin global dalam industri halal.
"Pertama, dengan produk bersertifikat halal, semua orang tidak akan ragu untuk mengonsumsinya. Kedua, jika kita ingin mengekspor produk kita, maka bagi umat Muslim mereka akan terhindar dari keraguan. Ketiga, dengan konsep halal yang kuat, Indonesia akan menjadi leader, karena memiliki potensi yang sangat besar di dunia," ujar Budi Djatmiko.
Adapun kedelapan kerja sama Jaminan Produk Halal yang telah ditandatangani adalah sebagai berikut:
- MoU antara BPJPH dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia tentang Sosialisasi, Edukasi, dan Publikasi Terkait Implementasi di Bidang Jaminan Produk Halal.
- MoU antara BPJPH dan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia tentang Sosialisasi, Edukasi, dan Publikasi Terkait Implementasi di Bidang Jaminan Produk Halal.
- MoU antara BPJPH dan Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia tentang Sosialisasi, Edukasi, dan Publikasi Terkait Implementasi di Bidang Jaminan Produk Halal.
- PKS antara BPJPH dan LPK Halalin Academy tentang Kerja Sama Pelatihan Jaminan Produk Halal.
- PKS antara BPJPH dan LPK Halal Center Politeknik Aka Bogor tentang Kerja Sama Pelatihan Jaminan Produk Halal.
- PKS antara BPJPH dan LPK Cendikia Muslim tentang Kerja Sama Pelatihan Jaminan Produk Halal.
- PKS antara BPJPH dan PK Ahmad Dahlan Halal Center tentang Kerja Sama Pelatihan Jaminan Produk Halal.
- PKS antara BPJPH dan LPK Pusat Kajian dan Advokasi Halal Institut tentang Kerja Sama Pelatihan Jaminan Produk Halal.

















