Daftar 14 Pejabat Administrator dan Pengawas BPJPH Daerah yang Baru Saja Dilantik Babe Haikal

Pelantikan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan BPJPH RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Regulasi ini menjadi landasan penguatan struktur organisasi dan tata kelola UPT BPJPH agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Pelantikan yang digelar di Aula Gedung BPJPH, Jakarta, Rabu (31/12/2025), disaksikan Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham serta Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat Salamet Burhanudin. Sejumlah pejabat eselon I dan II BPJPH turut hadir, termasuk para deputi, kepala biro, direktur, kepala pusat, tenaga ahli, serta jajaran pejabat administrator dan pengawas.

Dalam sambutannya, Ahmad Haikal Hasan menekankan bahwa jabatan yang diemban para pejabat merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

“Jabatan adalah amanah. Jaga integritas, disiplin, dan dedikasi dalam bekerja. Yang paling penting, permudahlah layanan halal di daerah,” ujar Haikal Hasan yang akrab disapa Babe Haikal.

Ia juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk memegang teguh sumpah jabatan serta menunjukkan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kerja sama yang konstruktif dan keteladanan di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat menjadi kunci keberhasilan organisasi.

“Tunjukkan kinerja terbaik, bangun kerja sama yang konstruktif, dan jadilah teladan baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat,” kata Haikal.

Pengisian jabatan administrator dan pengawas pada UPT Balai dan Loka BPJPH dinilai sebagai kebutuhan strategis organisasi. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepemimpinan, koordinasi, serta optimalisasi pelaksanaan tugas UPT dalam mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dengan terisinya jabatan-jabatan tersebut, BPJPH menargetkan peningkatan kinerja UPT di daerah, terutama dalam menghadapi pemberlakuan kebijakan Wajib Halal yang akan diterapkan secara penuh mulai Oktober 2026.

Adapun daftar nama Pejabat Administrator dan Pengawas yang dilantik, adalah sebagai berikut:

1. Makmur Nasution, S.Ag, M.Si sebagai Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara.
2. Dr. H. Ikrar Abdi, S.Ag, M.A. sebagai Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat.
3. Saluddin, S.H., M.Si sebagai Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Lampung.
4. H. Imam Mutawakkil, S.Ag, M.Si sebagai Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Barat.
5. Ika Efrilia, S.E., M.M. sebagai Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah.
6. M. Fauzi, S.Ag, M.HI sebagai Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Timur.
7. Amrullah, S.E., M.M. sebagai Kepala Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Abdul Karim Kelrey, S.E. sebagai Kepala Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Maluku.
9. Iyong Sahrial, S.Ag sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara.
10. Liga Jefriyansyah, S.Pd., M.Pd.I sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Lampung.
11. Apt. Yuni Rahayu, S.Farm. sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat.
12. Abmi Putra Almabika, S.T. sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah.
13. H. Saepul Falah, S.T., M.Kom. sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Barat.
14. Abbasi, S.Kom., M.Ikom. sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Timur.