Tim pertahanan sipil Gaza berupaya menemukan jenazah anggota keluarga Abu Nada yang tertimbun reruntuhan di Gaza. (Foto: AP).
DEIR AL-BALAH, (ERAKINI) - Di tengah klaim gencatan senjata yang telah berlangsung berbulan-bulan, serangan militer Israel kembali menelan korban jiwa warga Palestina. Pada Senin (9/2/2026), sedikitnya tiga orang dilaporkan tewas akibat serangan Israel di wilayah barat Kota Gaza, sebagaimana disampaikan oleh Rumah Sakit Shifa, tempat para korban dilarikan.
Pihak rumah sakit mengonfirmasi kematian tersebut di tengah situasi yang seharusnya ditandai dengan penghentian kekerasan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pertempuran dan serangan masih terus terjadi. Militer Israel berdalih bahwa serangan itu dilakukan sebagai respons atas dugaan serangan terhadap pasukan mereka di Rafah, Gaza selatan, yang mereka klaim sebagai pelanggaran gencatan senjata. Tentara Israel menyatakan bahwa serangan dilancarkan secara “terukur”, meskipun korban kembali berjatuhan di pihak sipil Palestina.
Gencatan senjata yang dimediasi dan didukung Amerika Serikat tersebut telah berjalan sekitar empat bulan. Kesepakatan itu lahir dari perundingan panjang yang sempat menemui jalan buntu, serta mencakup penerimaan rencana 20 poin yang diajukan Presiden AS Donald Trump, yang diklaim bertujuan mengakhiri perang. Saat itu, Trump menyebut rencana tersebut akan menghasilkan “perdamaian yang kuat, berkelanjutan, dan abadi.”
Sebagai bagian dari kesepakatan awal, Hamas membebaskan seluruh sandera yang masih mereka tahan. Sebagai gantinya, Israel melepaskan ribuan warga Palestina yang selama ini dipenjara, serta menyerahkan sejumlah jenazah. Namun, isu-isu fundamental yang menyangkut masa depan Jalur Gaza, termasuk tata kelola wilayah tersebut dan nasib rakyat Palestina, hingga kini tidak mendapatkan kejelasan. Amerika Serikat pun tidak menetapkan batas waktu yang pasti untuk penyelesaian persoalan-persoalan krusial tersebut.
PBB Soroti Langkah Israel di Tepi Barat yang Kian Agresif
Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinan mendalam terhadap keputusan terbaru kabinet keamanan Israel yang dinilai memperkuat kendali pendudukan di Tepi Barat.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, disebut “sangat khawatir” atas langkah tersebut. Melalui juru bicaranya, Stéphane Dujarric, PBB memperingatkan bahwa kebijakan Israel berpotensi menghancurkan peluang terwujudnya solusi dua negara—satu-satunya jalan yang diakui secara internasional untuk perdamaian yang adil.
“Tindakan semacam ini, termasuk keberlanjutan kehadiran Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki, bukan hanya bersifat destabilisasi, tetapi juga melanggar hukum internasional, sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional,” ujar Dujarric.
Pada Minggu sebelumnya, kabinet keamanan Israel menyetujui serangkaian kebijakan yang bertujuan memperdalam kontrol atas Tepi Barat serta semakin melemahkan Otoritas Palestina yang kewenangannya memang telah terbatas.
Menteri Keuangan Israel yang dikenal berpandangan ekstrem kanan, Bezalel Smotrich, secara terbuka menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan memudahkan pemukim Yahudi untuk mendorong warga Palestina meninggalkan tanah mereka. Ia bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa Israel akan terus “mengubur gagasan negara Palestina”.
Israel menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur sejak perang Timur Tengah tahun 1967. Hingga kini, rakyat Palestina menuntut ketiga wilayah tersebut sebagai bagian dari negara merdeka mereka di masa depan.
Korban Terus Bertambah di Tengah Klaim Penghentian Perang
Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa dalam 24 jam terakhir, lima warga Palestina tewas, sehingga jumlah korban jiwa sejak gencatan senjata Oktober mencapai 581 orang.
Sejak serangan 7 Oktober 2023 yang menjadi awal eskalasi perang, lebih dari 72.000 warga Palestina telah terbunuh akibat operasi militer Israel, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza. Meski berada di bawah pemerintahan yang dikelola Hamas, data kementerian tersebut disusun oleh tenaga medis profesional dan selama ini diakui oleh PBB serta pakar independen sebagai sumber paling dapat dipercaya mengenai korban konflik.
Di balik angka-angka tersebut, tragedi kemanusiaan di Palestina terus berlangsung, menegaskan bahwa gencatan senjata tanpa keadilan dan pengakhiran pendudukan belum mampu menghentikan penderitaan rakyat Gaza dan Tepi Barat.