Kemenag Gali Pandangan Tokoh Lintas Agama dalam Penyusunan Naskah Akademik Isu LGBTQ
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Kementerian Agama (Kemenag) menghimpun pandangan sejumlah tokoh dan pemuka agama dalam proses penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran Budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer (LGBTQ).
Penghimpunan pandangan tersebut dilakukan melalui forum lintas agama yang berlangsung pada 16-17 November 2026 di Millennium Hotel Sirih, Jakarta Pusat.
Forum tersebut menjadi ruang bagi para pemuka agama untuk menyampaikan pandangan berdasarkan ajaran dan perspektif masing-masing. Masukan dari berbagai agama diharapkan dapat memperkaya landasan keagamaan dan sosial dalam penyusunan naskah akademik tersebut.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii mengatakan, penyusunan naskah akademik itu merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025.
Menurut dia, keterlibatan tokoh agama diperlukan untuk memperkuat landasan kebijakan sekaligus menjaga nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Perpres 111 Tahun 2025 yang dengan tegas mengatakan LGBT adalah ancaman terhadap pertahanan nonmiliter, itu berarti LGBT mengancam keberadaan atau substansi. Dari hak asasi manusia itu sendiri. Jadi yang Bapak Ibu kerjakan ini adalah upaya membelah keyakinan religiusitas umat-umat bangsa Indonesia, membelah keberadaan bangsa dan membantu pertahanan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Romo Muhammad Syafii dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Tokoh agama asal Sumbar ini mendorong seluruh jajaran Kemenag untuk berpartisipasi dalam menyosialisasikan dan mendukung program tersebut. Dia menilai, penguatan regulasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk melalui kolaborasi dengan DPR RI.
Harapan serupa disampaikan Pimpinan Komisi VIII DPR RI Lale Syifah Nufus yang hadir mewakili Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI untuk membacakan sambutan. Lale menyebut bahwa penyusunan naskah akademik tersebut dapat menjadi salah satu bahan untuk memperkuat regulasi terkait perlindungan dan pembinaan generasi muda.
"Saya berharap, penyusunan naskah akademik mengenai pencegahan penyebaran budaya LGBT ini dapat membantu memperkuat regulasi dalam upaya membentengi generasi muda.
Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha turut memfasilitasi keterlibatan pemuka agama Buddha untuk menyampaikan perspektif berdasarkan sumber ajaran Buddha. Bhikkhu Nyanasuryanadi Mahathera yang mewakili perspektif agama Buddha menyampaikan empat pilar strategi pembinaan generasi muda.
Pertama, pendidikan Pancasila melalui latihan moral, pengendalian diri, dan tanggung jawab relasional. Kedua, penguatan ketahanan keluarga melalui komunikasi terbuka, pengasuhan sesuai usia, dan keteladanan orang tua.
Ketiga, pembinaan remaja melalui kegiatan positif di vihara dan Sekolah Minggu Buddha (SMB). Keempat, penguatan literasi digital kritis untuk menguji informasi, menjaga privasi, serta mengenali risiko eksploitasi daring.
Menurut Bhikkhu Nyanasuryanadi, pembinaan generasi muda perlu dilakukan melalui pendekatan yang menyentuh berbagai lingkungan kehidupan.
"Dengan demikian, upaya pembinaan tidak hanya bertumpu pada aturan, tetapi juga membutuhkan peran keluarga, lembaga pendidikan keagamaan, dan lingkungan sosial dalam mendampingi anak serta remaja menghadapi berbagai tantangan kehidupan," ujarnya.


















