Orang-orang berunjuk rasa di depan markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam protes "Hentikan Kelaparan Gaza Sekarang" di New York City pada 25 Juli 2025. (Foto: Reuters).
NEW YORK, (ERAKINI) - Harapan tinggi muncul akan adanya kemauan politik baru untuk mengakhiri konflik selama puluhan tahun dan mendorong perdamaian yang layak di Gaza. Atas dasar ini komunitas internasional bersiap menyambut konferensi solusi dua negara di New York pada 28-29 Juli, yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis.
Konferensi ini diselenggarakan di tengah memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza dan pergeseran diplomatik bersejarah: keputusan Prancis untuk secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Acara tersebut—yang secara resmi berjudul Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara—digambarkan sebagai sesuatu yang mendesak dan bersejarah.
Menilik latar belakang yang suram, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel, termasuk 50 warga negara Prancis, perang di Gaza telah menelan korban yang tak terbayangkan. Lebih dari 56.000 warga Palestina telah tewas, dan infrastruktur serta tatanan sosial Jalur Gaza hancur lebur.
Sejak awal, Arab Saudi telah menekankan bahwa pengakuan Negara Palestina bukan sekadar simbolis, melainkan kebutuhan strategis bagi perdamaian regional. Menjelang konferensi, Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa kerajaan sepenuhnya mendukung segala upaya yang bertujuan mencapai perdamaian yang adil di kawasan dan global.
“Kerajaan secara konsisten menekankan pentingnya penerapan solusi dua negara melalui upaya politik, diplomatik, dan internasional, karena merupakan pilihan strategis yang menjamin perdamaian dan keamanan regional dan global," katanya.
“Dari sudut pandang ini, muncullah kepemimpinan Kerajaan — bersama Republik Prancis — dalam konferensi internasional tingkat menteri untuk menyelesaikan masalah Palestina secara damai,” imbuhnya.
Konferensi ini, kata dia, bertujuan untuk mendorong implementasi resolusi-resolusi legitimasi internasional yang menyerukan pembentukan solusi dua negara “di mana rakyat Palestina dapat menjalankan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Ini akan membawa perdamaian dan stabilitas ke kawasan serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran.”
Riyadh telah mengintensifkan upaya untuk menggalang konsensus internasional menjelang KTT. Manal Radwan, penasihat di Kementerian Luar Negeri Saudi, mengatakan bahwa resolusi yang adil untuk masalah Palestina adalah “landasan tatanan regional baru yang didasarkan pada pengakuan bersama dan koeksistensi.”
Sementara itu, Perwakilan tetap Slovenia untuk PBB, Samuel Zbogar, mengatakan kepada Arab News: “Tujuan utama konferensi ini adalah untuk memobilisasi dukungan politik, keamanan, dan ekonomi yang konkret bagi implementasi solusi dua negara. Ini akan menghasilkan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan demokratis yang akan hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel.”
Slovenia adalah salah satu dari 10 negara yang secara resmi mengakui Palestina selama perang berkelanjutan Israel di Gaza, bersama Irlandia, Spanyol, dan Norwegia.
Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, juga menggarisbawahi pentingnya KTT tersebut. Ia mengatakan kepada Arab News: “Inggris teguh dalam komitmen kami terhadap solusi dua negara dan menteri luar negeri saya telah menegaskan bahwa kami siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut guna mencegah erosi paksa satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi. Konferensi yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, merupakan kesempatan penting untuk menunjukkan kekuatan tekad internasional guna mengamankan masa depan yang lebih baik bagi Israel, Palestina, dan kawasan ini.”
Salah satu perkembangan paling penting menjelang KTT tersebut adalah pengumuman Presiden Emmanuel Macron pada 24 Juli bahwa Prancis akan secara resmi mengakui Palestina, dengan deklarasi resmi yang akan disampaikan pada Sidang Umum PBB bulan September. "Tidak ada alternatif lain," kata Macron di X. "Kita harus segera mengamankan gencatan senjata, membebaskan semua sandera, dan memberikan bantuan kemanusiaan besar-besaran ke Gaza. Namun yang terpenting, kita harus membangun Negara Palestina yang didemiliterisasi, layak huni, dan hidup berdampingan dengan Israel dalam pengakuan penuh dan damai."
Reaksi pun cepat. Otoritas Palestina menyambut baik keputusan tersebut, menyebutnya sebagai langkah menuju keadilan dan legitimasi internasional. Hussein Al Sheikh, wakil presiden PLO, memuji "komitmen Prancis terhadap hukum internasional dan hak-hak Palestina."
Israel mengecam langkah tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan hal itu "memberi penghargaan kepada terorisme" dan menuduh Prancis membantu melegitimasi apa yang bisa menjadi "negara proksi Iran." Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyebut keputusan itu "memalukan."
Amerika Serikat juga mengkritik sikap Prancis. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan hal itu akan membuat Hamas semakin berani dan mempersulit upaya perdamaian.
Meskipun mendapat penolakan, para analis mengatakan langkah Prancis dapat mengubah keseimbangan internasional. Saat ini, 147 dari 193 negara anggota PBB — hampir 75 persen — telah mengakui Palestina, termasuk hampir seluruh Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Prancis akan menjadi negara G7 pertama yang bergabung dengan kelompok tersebut. AS, Kanada, Australia, Jerman, dan Inggris masih belum melakukannya, dengan alasan perlunya negosiasi langsung dengan Israel.
