Eks PM Nouri Al-Maliki Tegas Tolak Campur Tangan AS dalam Politik Irak

Amerika Serikat memang memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik Irak sejak memimpin invasi tahun 2003 yang menggulingkan rezim Saddam Hussein. Namun, Al-Maliki menilai tekanan terbuka dari Washington sebagai tindakan yang melanggar kedaulatan nasional Irak.

“Kami secara tegas menolak segala bentuk intervensi terang-terangan Amerika dalam urusan internal Irak,” ujar Al-Maliki melalui akun X miliknya. Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap sistem demokrasi Irak yang telah berjalan sejak 2003.

Al-Maliki, satu-satunya tokoh yang pernah dua kali menjabat sebagai perdana menteri Irak pascainvasi AS (2006–2014), dikenal memiliki hubungan yang kerap tegang dengan Washington. Selama masa kepemimpinannya, ia sering dikritik karena dianggap terlalu dekat dengan Iran dan dituding mendorong kebijakan bernuansa sektarian.

Meski demikian, politisi berusia 75 tahun itu masih menjadi figur sentral dalam perpolitikan Irak. Dukungan atau penolakannya dinilai sangat menentukan dalam pembentukan koalisi pemerintahan mana pun.

Pernyataan keras Trump disampaikan pada Selasa, ketika ia menyebut bahwa Irak akan membuat “keputusan yang sangat buruk” jika kembali menunjuk Al-Maliki sebagai perdana menteri. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi memberikan bantuan kepada Irak karena menilai kebijakan dan ideologi Al-Maliki bermasalah.

Al-Maliki sendiri didukung oleh Kerangka Koordinasi, sebuah aliansi kelompok politik Syiah yang memiliki beragam kedekatan dengan Iran dan dalam beberapa tahun terakhir tampil sebagai kekuatan utama dalam pemerintahan Irak.

Sejak 2003, Irak kerap menjadi ajang tarik-menarik pengaruh antara Amerika Serikat dan Iran. Pemerintahan Irak silih berganti berusaha menjaga keseimbangan rapuh di antara dua kekuatan yang saling bermusuhan tersebut. Situasi kini semakin kompleks seiring melemahnya pengaruh regional Teheran dan meningkatnya ancaman intervensi militer Washington terhadap Iran.

Dalam pernyataannya, Al-Maliki menegaskan bahwa tekanan AS bertentangan dengan keputusan Kerangka Koordinasi yang telah menetapkannya sebagai kandidat. Ia menegaskan akan terus melanjutkan perjuangannya. “Saya akan terus bekerja sampai akhir demi mencapai kepentingan tertinggi rakyat Irak,” tegasnya.

Sejumlah sumber politik Irak menyebutkan bahwa Kerangka Koordinasi akan segera menggelar pertemuan darurat untuk merespons ultimatum Trump. Meski terdapat perbedaan pandangan internal terkait pencalonan Al-Maliki, mayoritas anggota koalisi disebut masih memilih mempertahankan dukungan. “Pendukung Al-Maliki tidak berniat mundur,” ujar seorang sumber yang dekat dengan koalisi tersebut.

Di sisi lain, perwakilan Amerika Serikat di Irak dilaporkan aktif melobi para politisi lokal agar menolak pencalonan Al-Maliki. Kekhawatiran serupa sebelumnya juga disampaikan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Irak yang akan lengser, Mohammed Shia Al-Sudani.

Washington bahkan dikabarkan telah mengirimkan surat resmi kepada elite politik Irak yang menyatakan sikap negatif terhadap Al-Maliki. AS juga terus mendesak agar pemerintahan baru Irak melucuti kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran, yang sebagian telah dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat.

Bulan lalu, sejumlah pejabat dan diplomat Irak mengungkapkan bahwa Washington menuntut agar kelompok bersenjata pro-Iran tidak dilibatkan dalam pemerintahan mendatang.

Meski sebelumnya Kerangka Koordinasi yakin Al-Maliki dapat meredakan kekhawatiran AS, tekanan terbuka dari Washington kini memperumit situasi. Seorang politisi Irak menyebut bahwa Al-Maliki saat ini memiliki pendekatan yang berbeda dibanding masa lalu.

Irak memang mulai merasakan stabilitas setelah puluhan tahun konflik dan kekacauan. Namun, negara tersebut masih menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lemah dan berada dalam posisi rentan terhadap sanksi AS, yang sebelumnya telah menjatuhkan hukuman kepada sejumlah entitas Irak dengan tuduhan membantu Iran menghindari sanksi internasional.