WASHINGTON, (ERAKINI) — Amerika Serikat (AS) menarik diri dari 66 , termasuk badan kependudukan dan . kini semakin menjauh dari kerja sama internasional.
Presiden Donald Trump pada Rabu (7/1/2026) telah menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan dukungan AS untuk berbagai organisasi, badan, dan komisi internasional. Hal ini setelah dilakukan peninjauan terhadap partisipasi dan pendanaan AS, termasuk pada badan-badan yang terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Banyak target penarikan adalah badan PBB yang fokus pada isu iklim, ketenagakerjaan, migrasi, dan isu lain yang oleh pemerintahan Trump dikategorikan sebagai program “woke” atau terlalu menekankan keberagaman. Beberapa organisasi non-PBB yang ikut ditinggalkan termasuk Partnership for Atlantic Cooperation, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, dan Global Counterterrorism Forum.
“Pemerintahan Trump menilai institusi-institusi ini boros, dikelola buruk, berlebihan, atau mengancam kedaulatan dan kemakmuran AS,” ujar Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dilansri AP, Kamis (8/1/2025).
Keputusan ini diambil bersamaan dengan langkah-langkah agresif pemerintahan Trump, termasuk ancaman militer yang mengguncang sekutu dan lawan, seperti upaya menangkap pemimpin Venezuela Nicolás Maduro dan indikasi niat mengambil alih Greenland.
Pola AS Keluar dari Badan Global
Sebelumnya, pemerintahan Trump telah menangguhkan dukungan untuk WHO, UNRWA, Dewan HAM PBB, dan UNESCO. AS kini memilih secara “à la carte” untuk membayar iuran, hanya mendukung badan yang sejalan dengan agenda Trump.
“Ini merupakan kristalisasi pendekatan AS terhadap multilateralisme: ‘ikut caraku atau pergi’,” kata Daniel Forti, kepala urusan PBB di International Crisis Group.
Penarikan terbaru adalah dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), kesepakatan 1992 yang menjadi dasar perjanjian iklim Paris. Trump, yang menyebut perubahan iklim sebagai hoaks, sebelumnya telah menarik AS dari perjanjian Paris.
Gina McCarthy, mantan Penasihat Iklim Gedung Putih, menilai langkah ini “pendek pandang, memalukan, dan bodoh,” karena mengurangi pengaruh AS terhadap investasi dan kebijakan global terkait iklim.
“Pemerintahan ini mengorbankan kemampuan negara kita untuk memengaruhi triliunan dolar investasi, kebijakan, dan keputusan yang seharusnya mendorong ekonomi kita dan melindungi kita dari bencana mahal yang menghancurkan negeri ini,” kata McCarthy, yang juga memimpin koalisi America Is All In, gabungan negara bagian dan kota AS yang peduli iklim.
Para ilmuwan menekankan, sulit menangani perubahan iklim tanpa kerja sama AS, salah satu penghasil emisi dan ekonomi terbesar dunia. "Penarikan AS dapat menghambat upaya global mengurangi gas rumah kaca karena memberi alasan bagi negara lain untuk menunda tindakan dan komitmen mereka sendiri,” kata Rob Jackson, ilmuwan iklim Stanford University dan ketua Global Carbon Project, sebuah kelompok yang memantau emisi karbon dioksida negara-negara.
Para ahli menambahkan, sulit mencapai kemajuan berarti dalam perubahan iklim tanpa kerja sama dari AS, salah satu penghasil emisi terbesar dan ekonomi terbesar dunia.
Badan PBB untuk Kependudukan (UNFPA), yang menyediakan layanan kesehatan seksual dan reproduksi di seluruh dunia, telah lama menjadi sasaran kritik Partai Republik, dan Trump memangkas pendanaannya selama masa jabatan pertamanya. Trump dan pejabat GOP menuduh badan ini terlibat dalam “praktik aborsi paksa” di negara-negara seperti China.
Ketika Presiden Joe Biden menjabat pada Januari 2021, ia memulihkan pendanaan untuk badan tersebut. Tinjauan Departemen Luar Negeri setahun kemudian menemukan tidak ada bukti yang mendukung klaim GOP.
Selain UNFCCC, AS juga meninggalkan badan-badan lain, termasuk UNFPA (badan kependudukan PBB), Carbon Free Energy Compact, United Nations University, International Cotton Advisory Committee, International Tropical Timber Organization, Partnership for Atlantic Cooperation, Pan-American Institute for Geography and History, International Federation of Arts Councils and Culture Agencies, dan International Lead and Zinc Study Group.
Meski begitu, pemerintahan Trump mengatakan ingin tetap memanfaatkan PBB untuk memperluas pengaruh Amerika, terutama di badan-badan yang bersaing dengan China, seperti International Telecommunications Union, International Maritime Organization, dan International Labor Organization.
