Asap mengepul dari lokasi serangan udara Israel yang menargetkan desa al-Mjadel di Lebanon selatan. (Foto: AFP).
BEIRUT, (ERAKINI) - Ketegangan di perbatasan selatan kembali memanas, namun Pemerintah Lebanon menegaskan satu hal: mereka memilih diplomasi, sementara Israel terus menunjukkan sikap agresif yang berpotensi menggoyang stabilitas kawasan. Pesan tegas itu disampaikan Presiden Lebanon, Joseph Aoun, kepada delegasi Dewan Keamanan PBB yang berkunjung ke Beirut pada Jumat (5/12/2025).
Aoun menekankan bahwa Lebanon memilih jalur negosiasi sebagai langkah strategis untuk mencegah negeri itu kembali terseret ke dalam lingkaran kekerasan. Ia mengumumkan penunjukan mantan diplomat Simon Karam sebagai ketua delegasi dalam pembicaraan gencatan senjata dengan Israel, langkah yang menjadi simbol komitmen Lebanon terhadap de-eskalasi.
Pertemuan itu berlangsung di tengah meningkatnya provokasi militer Israel di perbatasan. Baru dua hari sebelumnya, perwakilan sipil Lebanon dan Israel menggelar pertemuan langsung pertama dalam beberapa dekade di Ras Al-Naqoura, sebuah pertemuan bersejarah yang disebut sebagai fase baru negosiasi.
Dalam pernyataannya, Aoun menegaskan bahwa perang tidak membawa solusi jangka panjang. “Negosiasi adalah jalan menuju stabilitas dan perlindungan warga sipil,” ujarnya.
Ia juga menyinggung bahwa dukungan internasional harus diarahkan untuk menekan Israel mematuhi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, terutama Resolusi 1701 PBB yang menuntut penghentian total agresiIsrael terhadap Lebanon serta penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah yang diduduki.
Delegasi PBB yang dipimpin oleh Samuel Zbogar (Slovenia) menyoroti masih adanya kehadiran bersenjata Hizbullah di beberapa wilayah. Namun Aoun kembali menekankan bahwa stabilitas tak akan pernah tercapai jika Israel terus mempertahankan pendudukannya di sepanjang garis perbatasan.
Ironisnya, di saat Lebanon berupaya patuh pada Resolusi 1701, Israel justru kembali melakukan serangan udara di wilayah operasi UNIFIL.
UNIFIL bahkan menyampaikan bahwa tindakan Israel merupakan pelanggaran berat terhadap mandat internasional, sementara pasukan penjaga perdamaian justru menjadi sasaran tembakan kelompok tak dikenal di wilayah selatan.
PBB meminta penyelidikan penuh terhadap serangan tersebut, namun yang menjadi sorotan adalah serangan udara Israel yang terus memicu ketidakstabilan, di tengah upaya Lebanon membersihkan wilayahnya dari senjata ilegal.
Sementara itu, Sekjen Hizbullah Naim Qassem dalam pernyataannya menegaskan dukungan penuh organisasi terhadap jalur diplomasi. Namun ia menilai bahwa delegasi sipil Lebanon tidak sepatutnya melakukan konsesi apa pun selama Israel masih melanjutkan permusuhan.
Qassem dengan keras menyatakan, “Anda memberikan konsesi gratis kepada musuh, padahal agresi mereka tidak berubah.”
Hizbullah juga menolak tekanan untuk melucuti senjata selama Israel masih menduduki wilayah Lebanon. Baginya, Israel menunjukkan pola yang sama: meminta Lebanon mengalah sementara mereka sendiri tidak menghentikan provokasi militer.
Dalam pertemuan itu, Aoun menegaskan bahwa tentara Lebanon telah berhasil membersihkan sebagian besar wilayah selatan Sungai Litani dari kelompok bersenjata. Namun pendudukan Israel di beberapa titik strategis telah menghambat pengerahan penuh pasukan nasional. Ia meminta komunitas internasional tidak tutup mata terhadap sumber utama ketegangan: agresiIsrael yang terus berlanjut meski ada perjanjian gencatan senjata 2024.
Aoun menyebut bahwa tujuan akhir dari perundingan damai adalah implementasi penuh gencatan senjata 2024, penghentian total permusuhan Israel, pembebasan tahanan, penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah yang masih diduduki dan penyelesaian seluruh perselisihan di sepanjang Garis Biru.
Namun ia menegaskan, keberhasilan negosiasi sepenuhnya bergantung pada sikap Israel, apakah mereka bersedia menghormati hukum internasional atau terus melanjutkan pola agresi seperti selama ini.