Di atas, tenda-tenda di kamp pengungsian sementara di wilayah Mawasi, Khan Younis, di Jalur Gaza selatan pada 25 Oktober 2025. (Foto: AFP).
LONDON, (ERAKINI) - Di tengah rapuhnya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, militer Amerika Serikat kembali menuai sorotan setelah terungkap bahwa mereka mengoperasikan pesawat nirawak (drone) pengintai di atas wilayah . Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya untuk “memantau pelaksanaan ,” namun banyak pihak menilai tindakan tersebut justru memperkuat campur tangan Washington dalam urusan internal dan mendukung agenda keamanan .
Menurut laporan The New York Times, operasi tersebut dilakukan dengan izin langsung dari pemerintah Israel. DroneAS dikabarkan memantau aktivitas darat di Gaza dari udara, mengumpulkan data dan gambar dengan dalih menjaga kesepakatan damai tetap berjalan. Dua pejabat militer Israel dan satu pejabat pertahanan AS yang tak disebutkan namanya mengonfirmasi operasi itu kepada media tersebut.
Pengoperasian drone ini dikoordinasikan melalui Pusat Koordinasi Sipil-Militer AS yang baru dibentuk di Israel bagian selatan oleh Komando Pusat AS (CENTCOM). Pusat ini diklaim berfungsi untuk “memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan keamanan,” tetapi para pengamat menilai fasilitas itu hanyalah alat pengawasan militer terselubung yang memperluas pengaruh Amerika dan Israel di kawasan konflik.
Timothy Hawkins, juru bicara CENTCOM, bahkan secara terbuka menyebut bahwa pusat tersebut dilengkapi “lantai operasi yang memungkinkan pemantauan langsung situasi di Gaza.” Kalimat ini, bagi banyak aktivis kemanusiaan, menegaskan bahwa Gaza kini tak ubahnya ruang eksperimen pengawasan digital dan militer Barat.
Pemerintah AS menyebut misi udara ini sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan kepercayaan antara Israel dan Palestina. Namun, ironisnya, justru rakyat Palestina kembali menjadi pihak yang diawasi, bukan dilindungi.
Misi serupa sebelumnya juga pernah dilakukan AS dengan alasan “mencari sandera,” namun kali ini, langkah tersebut dinilai lebih politis dan menandai usaha Washington untuk menjaga dominasi strategis Israel di Timur Tengah.
“Jika memang ada kepercayaan penuh antara Israel dan AS, pengawasan seperti ini tidak diperlukan,” ujar Daniel B. Shapiro, mantan Duta Besar AS untuk Israel. Pernyataannya secara tidak langsung menunjukkan bahwa AS sendiri tak percaya pada sekutunya, namun tetap menempatkan Palestina sebagai wilayah yang terus diawasi, bukan dibantu.
Gencatan senjata yang ditengahi oleh AS, Qatar, dan Mesir sempat memberikan harapan bagi penduduk Gaza. Namun, gelombang kekerasan baru, keterlambatan pertukaran jenazah, dan pengawasan militer asing kini membuat situasi kembali mencekam.
Sementara itu, laporan dari Washington menyebut adanya kekhawatiran internal bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Meski demikian, AS tampak tetap memberikan ruang manuver luas bagi Israel, seakan mengabaikan pelanggaran kemanusiaan yang terus terjadi di lapangan.
Bahkan kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, ke pusat koordinasi tersebut pada Jumat lalu disambut dengan pernyataan penuh optimisme yang kontras dengan kenyataan pahit di Gaza. “Akan ada pasang surut dan lika-liku, tetapi kami tetap optimis terhadap kemajuan yang dicapai,” ujarnya.
Pernyataan ini dianggap banyak pihak sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat Palestina, yang masih hidup dalam kondisi blokade dan kehancuran.
Pengoperasian drone oleh militer AS menegaskan bahwa gencatan senjata di Gaza bukanlah simbol perdamaian sejati, melainkan pengawasan militer berkedok kemanusiaan. Alih-alih membawa keamanan, tindakan ini justru memperdalam ketidakpercayaan dan memperkuat dominasi Israel di atas penderitaan rakyat Palestina.
Bagi banyak pengamat internasional, langkah ini memperlihatkan dengan gamblang bahwa Washington tidak netral dalam konflik Israel–Palestina, melainkan berpihak pada kekuasaan dan bukan pada kemanusiaan.
