Faksi-Faksi Palestina Termasuk Hamas Sepakat Serahkan Pengelolaan Gaza ke Komite Teknokrat Independen

Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa faksi-faksi Palestina bersepakat menyerahkan administrasi Gaza kepada sebuah komite sementara yang beranggotakan para teknokrat independen. Komite ini nantinya akan mengelola urusan kehidupan warga dan layanan dasar, bekerja sama dengan negara-negara Arab dan lembaga internasional.

“Komite ini dibentuk untuk memastikan kelangsungan layanan publik dan stabilitas sosial di Gaza pada masa transisi pascaperang,” demikian isi pernyataan tersebut.

Selain membahas masa depan Gaza, para faksi juga menyepakati perlunya posisi politik bersama untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi rakyat Palestina.

Pernyataan itu menekankan pentingnya menggelar pertemuan nasional lintas faksi guna menyusun strategi bersama dan menghidupkan kembali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina.

Hamas hingga kini masih berada di luar struktur PLO, yang dikuasai oleh rival politik lamanya, Fatah.

Hamas–Fatah Kembali Bahas Gencatan Senjata

Seorang sumber diplomatik yang dikutip oleh AFP pada Kamis (23/10/2025) menyebutkan bahwa delegasi Hamas dan Fatah telah bertemu di Kairo untuk membahas tahap kedua rencana gencatan senjata yang diinisiasi Amerika Serikat di Gaza.

Menurut sumber itu, kedua pihak bersepakat melanjutkan dialog dalam waktu dekat serta berupaya menguatkan persatuan internal Palestina dalam menghadapi tekanan politik dan militer dari pemerintah Israel.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad juga mengadakan pertemuan dengan sejumlah pimpinan faksi Palestina lain, termasuk Jihad Islam, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), dua nama terakhir merupakan bagian dari PLO.

Hubungan antara Hamas dan Fatah telah lama diwarnai ketegangan sejak pemilu 2006, yang memicu perpecahan politik tajam dan pertempuran singkat pada 2007, saat Hamas mengambil alih kekuasaan di Gaza. Sejak saat itu, dua kubu utama Palestina itu kerap gagal mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan bersama.

Pada Desember 2024, kedua pihak sempat sepakat membentuk komite bersama untuk mengelola Gaza setelah perang, meskipun kesepakatan tersebut menuai kritik dari sebagian anggota Fatah.

Hamas menyatakan tidak berambisi memimpin pemerintahan Gaza pascaperang, namun tetap menolak tuntutan pelucutan senjata terhadap sayap militernya, yang disebut sebagai bagian dari ‘hak perlawanan terhadap pendudukan’.

Apakah kamu ingin saya buatkan versi feature analisis geopolitik (misalnya gaya The Diplomat atau Al Jazeera) tentang implikasi politik pembentukan komite teknokrat Gaza terhadap masa depan rekonsiliasi Palestina? Versi itu bisa menjelaskan dampaknya bagi hubungan Hamas–Fatah dan peran Mesir di kawasan.