Warga Palestina berjalan melewati reruntuhan bangunan akibat serangan Israel di kawasan Sheikh Radwan di Kota Gaza. (Foto: AP).
YERUSALEM, (ERAKINI)- Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, pada Rabu (22/10/2025), menyatakan bahwa negaranya tengah menghadapi tantangan besar dalam melucuti senjata Hamas sekaligus membangun kembali Gaza.
Namun, bagi banyak pihak, pernyataan itu dipandang sebagai upaya Washington menutupi dukungannya terhadap kebijakan pendudukan Israel yang telah lama menindas rakyat . Dalam kunjungannya ke Yerusalem, Vance bertemu dengan Perdana Menteri , Benjamin Netanyahu, untuk membahas kelanjutan rencana yang disebut ambisius oleh .
Kesepakatan tersebut digadang-gadang sebagai upaya mengakhiri perang dan membebaskan para sandera, tetapi di mata rakyat Palestina, itu hanya perpanjangan dari kontrol militer Israel atas Gaza yang telah porak-poranda akibat agresinya sendiri. “Kami memiliki tugas berat, yakni melucuti Hamas dan membangun kembali Gaza agar rakyatnya dapat hidup lebih baik. Namun kami juga harus memastikan bahwa Hamas tidak lagi menjadi ancaman bagi sekutu kami, Israel,” ujar Vance.
Pernyataan itu menimbulkan kritik, karena banyak pihak menilai bahwa AS berfokus pada keamanan Israel sementara jutaan warga Palestina masih hidup di bawah reruntuhan dan blokade yang disebabkan oleh bombardir Tel Aviv.
Kunjungan Vance selama tiga hari dimulai dengan peresmian Civil-Military Coordination Center (CMCC) di barat daya Israel, pusat koordinasi antara militer AS dan Israel untuk memantau gencatan senjata serta menyalurkan bantuan ke Gaza. Namun, sejumlah pengamat menyebut fasilitas itu sebagai bentuk ‘pengawasan terselubung’ terhadap wilayah Palestina, bukan murni untuk kemanusiaan.
Dalam pernyataannya, Vance menyinggung pembentukan “pasukan keamanan internasional” yang akan menjaga Gaza setelah penarikan tentara Israel. Berdasarkan rencana 20 poin pemerintahan Donald Trump, pasukan itu akan “menjaga perdamaian,” meski tanpa keterlibatan langsung tentara AS di wilayah Gaza.
Kabar bahwa Turki, salah satu pengkritik keras kebijakan Israel, mungkin akan dilibatkan dalam pasukan tersebut memicu perdebatan sengit di Israel. Netanyahu menolak memberi komentar pasti, hanya mengatakan, “Saya punya pandangan yang sangat kuat soal itu, dan Anda tentu tahu apa pendapat saya.”
Meskipun AS dan Israel berbicara tentang optimisme dan perdamaian, kenyataan di lapangan berkata lain. Pada Minggu sebelumnya, dua tentara Israel tewas, dan militer Zionis membalas dengan serangan udara brutal yang menewaskan sedikitnya 45 warga Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza.
Hamas menegaskan tidak terlibat dalam serangan terhadap tentara Israel tersebut. Di tengah kekacauan itu, kelompok perlawanan Palestina terus menyerahkan jenazah para sandera sesuai perjanjian gencatan senjata, sementara ribuan keluarga Palestina masih hidup di tenda-tenda darurat. “Kami akhirnya bisa tidur tanpa suara bom, tapi kami masih di tenda. Ini penderitaan yang berbeda,” kata Imran Skeik (34), warga Al-Rimal, kepada AFP.
Dalam pertemuan resminya, Netanyahu berusaha menggambarkan gencatan senjata sebagai “keberhasilan militer dan diplomatik” Israel. Ia bahkan menyebut bahwa Israel telah “menancapkan pisau ke tenggorokan Hamas” dan memuji Donald Trump atas peran diplomatiknya dalam membangun relasi baru dengan negara-negara Arab.
Namun, banyak analis menilai bahwa upaya Israel dan AS hanyalah strategi politik untuk memuluskan rencana jangka panjang — mengendalikan Gaza secara tidak langsung sambil melemahkan perlawanan rakyat Palestina. “Kesepakatan Gaza” yang disebut sebagai bagian dari perluasan Abraham Accords dipandang oleh masyarakat Palestina sebagai proyek geopolitik, bukan perdamaian sejati.
Konflik yang meletus sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 68.000 warga Palestina, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikonfirmasi oleh PBB. Sebaliknya, Israel melaporkan sekitar 1.200 korban jiwa, mayoritas warga sipil.
Meskipun gencatan senjata kini berlaku, penderitaan di Gaza masih jauh dari selesai. Kota-kota hancur, rumah sakit lumpuh, dan ribuan anak kehilangan orang tua. Banyak warga Palestina menilai bahwa janji “pembangunan kembali” yang digembar-gemborkan oleh Washington hanyalah ilusi yang menutupi realitas: pendudukan Israel tetap berjalan, dan kebebasan Palestina masih digadaikan demi kepentingan politik global.
Bagi rakyat Palestina, kedatangan pejabat-pejabat tinggi Amerika seperti JD Vance bukanlah tanda harapan, melainkan pengingat bahwa kekuatan besar dunia masih berdiri di sisi penindas. Selama Israel tidak mengakhiri blokade, menghentikan pembangunan permukiman ilegal, dan mengakui hak rakyat Palestina untuk merdeka, maka tidak ada “perdamaian” yang benar-benar adil di Tanah Suci itu. “Kami tidak butuh belas kasihan. Kami butuh keadilan dan tanah kami kembali,” kata seorang pengungsi Gaza dalam wawancara lokal.
