Kiri ke kanan: Mojtaba Khamenei, Reza Pahlavi, dan Hassan Khomeini. Foto: NDTV WORD
TEHERAN, (ERAKINI) –Iran memasuki fase baru yang penuh ketidakpastian setelah kematian Pemimpin Tertinggi, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, dalam serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Di tengah seruan perubahan rezim dari Washington dan Tel Aviv, dinamika internal Iran bergerak cepat, mulai dari potensi manuver Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) hingga manuver dua tokoh oposisi di luar negeri.
Ayatollah Khamenei tidak pernah secara terbuka menunjuk penerus. Namun, putra keduanya, Mojtaba Khamenei, sejak lama disebut-sebut sebagai figur yang paling rasional untuk melanjutkan garis keras rezim, menurut laporan Reuters yang mengutip sumber-sumber terkait.
Setelah mengumumkan di Truth Social bahwa Pemimpin TertinggiIran telah dibunuh, Presiden AS Donald Trump mengatakan ada beberapa kandidat bagus untuk memimpin Teheran.
“Saya tahu persis siapa orangnya, tetapi saya tidak bisa memberi tahu Anda,” ujar Trump dalam wawancara dengan CBS News, dilansir NDTV WORD, Minggu (1/3/2026).
Presiden AS Donald Trump menyatakan di Truth Social bahwa ada “beberapa kandidat bagus” untuk memimpin Teheran. Dalam wawancara telepon dengan CBS News, ia mengaku mengetahui siapa sosok yang dimaksud, tetapi menolak membeberkannya.
Dua Oposisi, Dua Visi Maryam Rajavi, presiden terpilih Dewan Nasional Perlawanan Iran (NCRI) yang berbasis di Paris, menyerukan penggulingan rezim ulama dan pembentukan republik demokratis.
Menurut laporan The New York Post, Rajavi menilai Iran terus menderita di bawah “fasisme religius,” terutama di tengah eskalasi konflik terkait program nuklir dan rudal Teheran. Ia mendesak rakyat, khususnya generasi muda, untuk melindungi warga sipil dan bersatu.
NCRI, yang berdiri pasca Revolusi Islam 1979, mengklaim telah menyiapkan cetak biru pemerintahan transisi enam bulan guna menyelenggarakan pemilu bebas dan menyerahkan kedaulatan kepada rakyat. Rajavi juga menegaskan penolakannya terhadap kembalinya monarki.
Putra Mahkota Iran di pengasingan, Reza Pahlavi, turut menyampaikan pesan melalui platform X. Ia menyebut aksi AS sebagai “intervensi kemanusiaan” yang menargetkan rezim, bukan rakyat Iran.
“Rakyat Iran yang terhormat dan pemberani, meski ini mungkin menandai awal perayaan nasional besar kita, ini bukanlah akhir perjalanan. Tetap waspada dan bersiaplah. Waktu untuk kehadiran luas dan menentukan di jalanan sudah sangat dekat. Bersama-sama, bersatu dan teguh, kita akan meraih kemenangan akhir dan merayakan kebebasan Iran di seluruh tanah air Ahuric kita,” tulisnya, sembari menyerukan rakyat untuk bersiap kembali turun ke jalan.
Baik Rajavi maupun Pahlavi juga meminta militer dan aparat keamanan membuka jalan bagi transisi demokratis. Rajavi mengimbau IRGC meletakkan senjata dan berpihak pada rakyat, sementara Pahlavi memperingatkan aparat agar tidak “tenggelam bersama kapal Khamenei.”
Ancaman Perebutan Kekuasaan
Di dalam negeri, para analis memperingatkan potensi “power grab” oleh IRGC. Selain Mojtaba Khamenei, nama lain yang mengemuka adalah Hassan Khomeini, cucu pendiri Republik Islam, Ruhollah Khomeini. Hassan Khomeini dinilai lebih moderat dan bisa menjadi opsi kompromi, baik secara domestik maupun internasional.
Mekanisme Pemilihan
Sesuai konstitusi, Iran membentuk dewan sementara yang menjalankan tugas pemimpin tertinggi. Dewan ini terdiri dari presiden yang sedang menjabat, kepala lembaga peradilan, serta seorang anggota Dewan Garda yang dipilih oleh Dewan Kebijaksanaan.
Presiden reformis Masoud Pezeshkian dan kepala peradilan garis keras Gholamhossein Mohseni Ejei termasuk di antara pejabat yang akan mengambil alih tugas kepemimpinan secara sementara.
Namun, keputusan final ada di tangan Majelis Ahli (Assembly of Experts), panel beranggotakan 88 ulama Syiah yang dipilih setiap delapan tahun. Panel inilah yang secara hukum wajib memilih pemimpin tertinggi baru “sesegera mungkin.”
Pencalonan anggota Majelis Ahli disaring oleh Dewan Garda, lembaga yang dikenal kerap mendiskualifikasi kandidat, termasuk mantan presiden moderat Hassan Rouhani pada pemilihan Maret 2024.
Kekuasaan Pemimpin Tertinggi
Sejak Revolusi Islam 1979, baru satu kali terjadi transisi kepemimpinan tertinggi, yakni saat wafatnya Ruhollah Khomeini pada 1989.
Pemimpin tertinggi merupakan otoritas tertinggi dalam sistem teokrasi Syiah Iran, memiliki keputusan akhir atas seluruh kebijakan negara, menjabat panglima tertinggi militer, serta mengendalikan Garda Revolusi yang berpengaruh secara militer, politik, dan ekonomi.
