Uni Eropa Tegas Tolak Regulasi Baru Israel, Sebut Ancam Bagi Perdamaian-Stabilitas Tepi Barat

Kabinet Keamanan Israel pada Minggu lalu menyetujui serangkaian peraturan yang mempermudah pemukim Israel membeli tanah di Tepi Barat dan memberi pejabat Israel kekuasaan lebih besar untuk mengawasi warga Palestina. Negara-negara Arab dan Muslim mengecam langkah ini sebagai bentuk aneksasi ilegal.

“Kebijakan baru ini kontraproduktif dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Langkah tersebut berisiko merusak upaya internasional yang tengah dijalankan untuk stabilisasi dan perdamaian di kawasan,” tegas para pejabat UE.

Uni Eropa menekankan posisi mereka yang konsisten sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB, bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah yang diduduki sejak 1967. Blok ini juga mengingatkan bahwa keputusan yang mengubah Protokol Hebron, perjanjian tahun 1997 yang mengatur keamanan dan administrasi di Tepi Barat, dapat mengganggu status quo situs-situs keagamaan sensitif.

UE menegaskan dukungan penuh pada solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi, yang membayangkan Israel dan Negara Palestina merdeka hidup berdampingan dengan pengakuan timbal balik, keamanan, dan kedaulatan masing-masing.

Uni Eropa menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari tindakan sepihak yang dapat memicu konflik dan menurunkan peluang negosiasi damai. “Pengekangan ini sangat penting, terutama saat upaya internasional yang terkoordinasi sedang dilakukan untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan,” tambah pejabat UE.

Blok Eropa menegaskan komitmen untuk terus bekerja sama dengan mitra internasional melalui inisiatif seperti Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara, dengan tujuan menjaga perdamaian yang berkelanjutan dan menghindari eskalasi ketegangan di Tepi Barat.