Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Politik, Majid Takht-Ravanchi, berbicara selama konferensi pers bersama dengan Presiden Daerah Otonom Kurdistan Irak di ibu kota regional Arbil pada 17 Februari 2025. (Foto: AFP).
LONDON, (ERAKINI) – Pemerintah Iran menyatakan kesiapan untuk menempuh jalan kompromi demi tercapainya kesepakatan nuklir baru dengan Amerika Serikat. Namun, langkah itu hanya mungkin terjadi apabila Washington bersedia membicarakan pencabutan sanksi yang selama ini membebani Teheran.
Dalam wawancara bersama BBC yang dipublikasikan Minggu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Majid Takht-Ravanchi, menegaskan bahwa negaranya terbuka terhadap solusi negosiasi yang realistis dan saling menguntungkan.
Iran, menurutnya, siap mendiskusikan pembatasan tertentu atas program nuklirnya sebagai imbalan atas penghapusan sanksi. Meski demikian, Teheran menolak keras upaya mengaitkan isu nuklir dengan persoalan lain seperti program rudal.
Takht-Ravanchi juga memastikan bahwa putaran kedua dialog nuklir akan digelar pada Selasa di Jenewa. Pertemuan ini menyusul pembicaraan awal antara Teheran dan Washington yang sebelumnya berlangsung di Oman awal bulan ini. “Pembahasan awal berjalan ke arah yang relatif positif, tetapi masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan,” ujarnya.
Delegasi Amerika Serikat dijadwalkan dipimpin oleh utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner. Oman akan kembali berperan sebagai mediator dalam komunikasi kedua negara yang hingga kini belum memiliki hubungan diplomatik langsung.
Kepala badan nuklirIran sebelumnya menyampaikan bahwa negaranya bersedia menurunkan kadar uranium yang diperkaya paling tinggi, dengan syarat seluruh sanksi finansial dicabut. Contoh tersebut digunakan Takht-Ravanchi untuk menunjukkan fleksibilitas Iran dalam proses negosiasi.
Namun, ia menegaskan bahwa Teheran tidak akan menerima tuntutan “pengayaan nol” uranium, sebuah isu sensitif yang menjadi batu sandungan dalam perundingan sebelumnya. Pemerintah AS memandang aktivitas pengayaan di dalam negeri Iran berpotensi membuka jalan menuju pengembangan senjata nuklir, tudingan yang terus dibantah Teheran. Iran bersikukuh bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai dan energi sipil.
Ketegangan terkait program nuklirIran menguat sejak pemerintahan Presiden AS saat itu, Donald Trump, menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir 2015 yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Kesepakatan tersebut sebelumnya dicapai pada era Presiden Barack Obama dan memberikan pelonggaran sanksi kepada Iran sebagai imbalan atas pembatasan ketat program nuklirnya guna mencegah pembuatan senjata atom.
Kini, dengan dibukanya kembali jalur dialog, peluang tercapainya kesepakatan baru kembali mengemuka. Meski jalan diplomasi masih dipenuhi tantangan, sinyal kompromi dari Teheran memberi harapan baru bagi stabilitas kawasan dan hubungan Iran–Amerika Serikat ke depan.
