Wakil Presiden AS JD Vance berjalan menuju pesawat Air Force Two untuk keberangkatan yang dijadwalkan ke Pakistan untuk pembicaraan tentang Iran, di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland, AS pada 10 April 2026. (Foto: Reuters).
WASHINGTON, (ERAKINI) - Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran memasuki fase krusial. Wakil PresidenJD Vance melontarkan peringatan keras kepada Teheran menjelang perundingan penting yang bertujuan mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama enam minggu.
Saat bertolak menuju Islamabad, Vance menegaskan bahwa Washington siap membuka ruang dialog, namun tidak akan mentolerir taktik manipulatif. “Jika Iran bersedia bernegosiasi dengan itikad baik, kami tentu bersedia mengulurkan tangan terbuka,” ujarnya, mengutip arahan dari Donald Trump.
Namun ia menambahkan dengan nada tegas, “Jika mereka mencoba mempermainkan kita, maka mereka akan mendapati bahwa tim negosiasi tidak begitu responsif.”
Vance ditugaskan langsung oleh Trump untuk memimpin upaya diplomatik ini—sebuah langkah yang cukup mengejutkan mengingat ia dikenal sebagai sosok yang skeptis terhadap intervensi militer luar negeri. Kini, ia justru berada di garis depan untuk mencari solusi damai.
Ia didampingi oleh Steve Witkoff dan Jared Kushner, yang sebelumnya terlibat dalam beberapa putaran negosiasi tidak langsung dengan Iran terkait program nuklir dan aktivitas regionalnya.
Namun, Gedung Putih masih merahasiakan detail teknis pertemuan—termasuk apakah pembicaraan akan berlangsung secara langsung atau melalui mediator.
Upaya diplomasi ini dibayangi perbedaan tajam antara kedua pihak. Iran bersikeras bahwa penghentian operasi militer Israel di Lebanon harus menjadi bagian dari kesepakatan. Sebaliknya, Benjamin Netanyahu dan Trump menolak memasukkan isu tersebut dalam gencatan senjata.
Selain itu, AS menuntut Iran segera membuka kembali Selat Hormuz yang sebelumnya ditutup sebagai respons atas eskalasi konflik.
Trump sendiri sebelumnya mengkritik keras langkah Iran tersebut. “Iran melakukan pekerjaan yang sangat buruk… Itu bukan kesepakatan yang kita miliki!” tulisnya.
Misi ini menjadi ujian terbesar bagi Vance sejauh ini. Dengan latar belakang militer di Perang Irak dan pengalaman politik yang relatif singkat, ia kini menghadapi salah satu negosiasi paling kompleks di dunia.
Menurut analis dari Foundation for Defense of Democracies, Jonathan Schanzer, penunjukan Vance adalah langkah yang menarik. Pandangannya yang cenderung skeptis terhadap intervensi militer justru bisa menjadi nilai tambah di mata Iran.
Di sisi lain, pakar hukum dari Saint Louis University, Joel Goldstein, menilai peran ini sangat tidak biasa. “Saya tidak ingat situasi di mana seorang wakil presiden dikirim untuk menegosiasikan gencatan senjata atau perdamaian terkait dengan perang yang melibatkan Amerika Serikat,” ujarnya.
