Sebuah pesawat pembom B-1 Angkatan Udara AS mendekati landasan untuk mendarat di pangkalan udara RAF Fairford di Inggris minggu ini. (Foto: Reuters).
LONDON, (ERAKINI) - Pemerintah Inggris resmi memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk memanfaatkan pangkalan militernya dalam operasi serangan terhadap situs rudalIran. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya konflik di kawasan, khususnya setelah serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz.
Melalui pernyataan resmi dari Downing Street, pemerintah Inggris menyebut bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari “pertahanan diri kolektif” di kawasan. Serangan yang dimaksud bertujuan melemahkan kemampuan rudal Iran yang digunakan untuk mengancam jalur pelayaran internasional.
Keputusan ini diambil setelah para menteri Inggris menggelar pertemuan darurat untuk membahas eskalasi konflik, termasuk dampak dari potensi pemblokiran Selat Hormuz oleh Iran, jalur vital bagi distribusi energi global.
Perdana Menteri Keir Starmer sebelumnya sempat menolak permintaan Washington. Ia menegaskan perlunya memastikan bahwa setiap tindakan militer memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, sikap tersebut berubah setelah Iran melancarkan serangan terhadap sekutu-sekutu Inggris di kawasan Timur Tengah.
Sebagai bagian dari kesepakatan, AS diizinkan menggunakan pangkalan RAF Fairford serta Diego Garcia, yang merupakan fasilitas gabungan Inggris-AS.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengecam keras keputusan tersebut. Dalam pernyataannya di media sosial, ia menuding langkah Inggris sebagai tindakan berbahaya. “Membahayakan nyawa warga Inggris dengan mengizinkan pangkalan Inggris digunakan untuk agresi terhadap Iran,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa Iran akan menggunakan haknya untuk membela diri.
Sementara itu, Presiden Donald Trump sebelumnya juga melontarkan kritik terhadap Inggris. Ia menilai London tidak cukup aktif mendukung langkah Washington dalam konflik ini, bahkan menyebut Inggris yang dulu dianggap sebagai “sekutu utama” kini mengecewakan.
Meski telah memberikan izin militer, pemerintah Inggris tetap menyerukan penurunan eskalasi. Dalam pernyataan resminya, Downing Street mendesak adanya “de-eskalasi mendesak dan penyelesaian perang yang cepat.”
Di dalam negeri, dukungan publik terhadap konflik ini tampak lemah. Hasil survei YouGov menunjukkan sekitar 59 persen responden menolak serangan yang dilakukan oleh AS dan sekutunya.
Situasi ini menempatkan Inggris pada posisi sulit, di satu sisi menjaga aliansi strategis, namun di sisi lain menghadapi tekanan domestik dan risiko eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
