MAKKAH, (ERAKINI) - Komite Nasional untuk Advokasi Haji dan Umrah (Komnas Haji) kembali membuka posko pengaduan bagi jemaah haji pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, terutama menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj mengatakan, pembukaan posko pengaduan dilakukan untuk mengawal penyelenggaraan ibadah haji yang tahun ini menjadi misi perdana Kementerian Haji dan Umrah () sebagai penyelenggara haji Indonesia.
Menurut dia, penyelenggaraan haji dengan kuota mencapai 221.000 jemaah dan anggaran puluhan triliun rupiah membutuhkan pengawasan serta partisipasi berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan aman, nyaman, lancar, dan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
“Karena menyangkut hajat hidup ratusan ribu masyarakat, ada banyak aspek yang perlu dipersiapkan agar hak-hak jemaah haji terpenuhi sehingga haji berjalan lancar, aman, dan nyaman,” ujar Mustolih dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, aspek yang perlu mendapat perhatian meliputi dokumen visa haji resmi, transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, keamanan, perlindungan keselamatan, hingga kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.
Layanan tersebut, kata dia, harus diberikan pemerintah maupun pihak swasta atau travel sesuai standar yang telah ditetapkan sejak proses keberangkatan, selama di Arab Saudi, hingga kepulangan ke Tanah Air.
“Pemerintah maupun pihak travel wajib memberikan pelayanan terbaik sesuai standar dan yang telah dijanjikan,” kata Mustolih.
Mustolih menuturkan, pembukaan posko pengaduan tahun ini merupakan kali keempat yang dilakukan Komnas Haji setelah sebelumnya dibuka pada musim haji 2023, 2024, dan 2025.
Posko tersebut dibuka untuk menerima laporan maupun pengaduan dari jemaah dan masyarakat terkait berbagai aspek pelayanan ibadah haji, baik untuk jemaah haji reguler maupun haji khusus.
Akademisi UIN Jakarta ini menyatakan bahwa meskipun persiapan haji tahun ini dinilai cukup matang, potensi persoalan di lapangan tetap bisa muncul karena kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan banyak aspek.
“Meskipun persiapan haji pada tahun ini sudah berjalan cukup baik dan matang, akan tetapi berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun potensi munculnya persoalan dan dinamika di lapangan akan tetap timbul,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi saat fase puncak haji juga kerap menjadi faktor yang memengaruhi dinamika di lapangan. Karena itu, Komnas Haji berharap kanal pengaduan dapat menjadi sarana bagi jemaah untuk menyampaikan kendala, persoalan, maupun keluhan yang dialami selama proses ibadah haji.
Laporan tersebut nantinya akan diteruskan kepada pihak terkait, seperti Kementerian Haji dan Umrah, Inspektorat Kemenhaj, pimpinan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Tim Pengawas Haji DPR RI, media, hingga syarikah untuk segera ditindaklanjuti.
“Pengaduan ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sesegera mungkin, termasuk untuk penyelenggaraan haji pada musim berikutnya,” kata Mustolih.
Lebih lanjut, Mustolih menegaskan, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Dalam aturan tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam bentuk pemberian data dan informasi, penyediaan layanan, hingga pengawasan, evaluasi, pelaporan, dan pengaduan. Komnas Haji membuka layanan pengaduan melalui WhatsApp di nomor 0813-788-6861 (WA only), serta melalui tautan pengaduan yang telah disediakan.